REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan perdana menteri (PM) Selandia Baru Helen Clarck mengaku akan berkampanye untuk pemilihan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Jika terpilih, Clark berjanji akan meningkatkan keterbukaan di PBB itu.

Clark yang memimpin Program Pembangunan PBB juga mengatakan akan menjadi perempuan pertama yang memimpin badan dunia itu. Selandia Baru pada Senin (4/4), memasukkan surat permohonan untuk mencalonkan Helen Clark sebagai pengganti Sekjen PBB Ban Ki-moon, kepada ketua Sidang Umum yang beranggotakan 193 orang.

Ban, mantan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, akan mengakhiri jabatannya pada akhir 2016 setelah berkarya untuk masa tugas selama dua kali lima tahun.

Laki-laki sudah menduduki posisi puncak di PBB sejak badan itu dibentuk 70 tahun yang lalu sehingga kini ada dorongan kuat agar seorang perempuan bisa ikut dipilih.

"Saya mengikuti pemilihan dengan dasar kemampuan yang saya miliki dan berharap bahwa pada abad 21 ini diberikan kesetaraan antara pria dan wanita," kata Clark yang menjadi PM Selandia Baru antara 1999-2008, dalam wawancara dengan Reuters.

Sedikitnya 53 negara, dimotori oleh Kolombia, menghendaki sekjen PBB perempuan. Sementara sejumlah lembaga swadaya masyarakat melakukan lobi-lobi agar perempuan bisa memimpin badan dunia itu.

Clark menghadapi tujuh calon termasuk tiga orang perempuan, Kepala Organisasi Budaya PBB (UNESCO) Irina Bokova asal Bulgaria, mantan Menteri Luar Negeri Kroasia Vesna Pusic dan mantan Menlu Moldova, Natalia Gherman.

Kandidat lainnya adalah mantan Menlu Makedonia Srgjan Kerim, Menlu Montenegro Igor Luksic, mantan presiden Slovenia Danilo Turk dan mantan Ketua Komisi Tinggi Urusan Pengungsi Antonio Guterres yang juga mantan PM Portugis.

Lima belas angota Dewan Keamanan PBB termasuk pemegang veto yaitu China, Rusia, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis akan merekomendasikan seorang calon untuk pemilihan dalam Sidang Umum pada akhir tahun guna memilih pengganti Ban.

Ikuti Whatsapp Channel Republika