REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Pemerintahan Libya yang tidak diakui internasional dan berbasis di Tripoli mengumumkan penyerahan kekuasaan pada pemerintah persatuan Libya yang didukung PBB, Rabu (6/4). Tindakan ini dilakukan untuk menghindari pertempuran antarfaksi lebih lanjut.
"Kami memberitahu anda kami menghentikan aktivitas yang dipercayakan pada kami sebagai eksekutif," kata pengumuman. Pernyataan pemerintah Tripoli dirilis pada Selasa, hampir sepekan setelah Perdana Menteri, Fayez al-Sarraj tiba di Tripoli untuk menegaskan otoritas pemerintahan persatuan, dikutip Aljazirah.
Pernyataan itu mengatakan Perdana Menteri Tripoli, wakil-wakil dan menteri-menteri kabinetnya juga semuanya sudah mundur. Pernyataan mencantumkan pula logo pemerintahan bernama National Salvation Government yang dipimpin Khalifa Ghweil.
Meski tidak jelas apakah pernyataan itu disetujui oleh semua jajaran eksekutif. Pernyataan juga tidak mencantumkan nama atau tanda tangan para menteri kabinet.
Menurut pernyataan juga, pejabat Tripoli memutuskan berhenti karena berkomitmen pada kepentingan negara yang lebih tinggi. Selain itu demi menghindari pertumpahan darah dan perpecahan di Libya.
"Dari kepercayaan kami untuk memberikan prioritas pada tanah air dan demi menyelamatkan rakyat Libya, kami menghentikan kerja kami sebagai kekuatan eksekutif, kepresidenan, deputi dan menteri pemerintahan," katanya.
Pernyataan juga diterima AFP dan dipublikasikan di situs Kementerian Peradilan pemerintah Tripoli. "Pemerintah yang sebelumnya dipimpin Khalifa Ghweil tidak bertanggung jawab lagi atas apa yang terjadi di masa depan," tambah pernyataan.
Pemerintah National Salvation dibentuk setelah sebuah koalisi kelompok bersenjata mendukungnya untuk memenangkan kendali Tripoli pada 2014. Pemerintah juga membentuk parlemen yang dikenal sebagai General National Congress (GNC).
Ikuti Whatsapp Channel Republika