REPUBLIKA.CO.ID,  MELBOURNE -- Seorang pakar keamanan dan kebijakan internasional memeringatkan, para politisi Australia seharusnya tak silau dengan uang dari Cina saat menjual infrastruktur penting, seperti pelabuhan dan jaringan listrik.

Peter Jennings, kepala Institut Kebijakan Strategis Australia dan pemimpin panel ahli yang memberi rekomendasi Pemerintah Australia soal kebijakan pertahanan terbaru mengatakan kepentingan keamanan nasional juga perlu untuk dipertimbangkan.

"Masalahnya adalah karakter bisnis Cina, karena hubungan dekatnya dengan Partai Komunis. Perusahaan Cina tak bisa dikategorikan transparan, dan ketika pergi ke luar negeri, tak mengungkapkan peran partai dalam hal pengambilan keputusan perusahaan, dan tak menjelaskan bagaimana bisnis itu kemudian bisa dihubungkan kembali dengan pembentukan intelijen Cina," jelasnya.

Dengan Cina, kini, menjadi mitra dagang terbesar Australia, itu berarti, pemerintah Australia harus berhati-hati menelaah antara manfaat ekonomi dari investasi dengan setiap implikasi yang mungkin berpengaruh terhadap keamanan nasional.

"Mengingat volume investasi Cina yang berpotensi masuk ke Australia sekarang, Pemerintah Australia tak bisa hanya melihat uangnya, mereka harus benar-benar memahami apa implikasi strategis dengan memiliki begitu banyak investasi Cina di Australia, ketika orang-orang bisnis itu bisa terikat begitu erat dengan Partai Komunis," ujar Peter.

Pekan Australia atau Australia Week baru saja dimulai di Cina, dengan delegasi perdagangan Australia menjajakan manfaat dan keuntungan yang dimiliki Australia kepada calon investor asal Cina.

Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, juga akan menghabiskan dua hari di Cina mengadakan pembicaraan dengan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang.

Peter mengatakan, penting bagi PM Turnbull untuk meningkatkan kewaspadaan tentang investasi asing dan kepentingan nasional Australia dalam pertemuan itu.

"Saya pikir cara terbaik untuk menghadapi itu adalah menjadi terang-terangan tentang hal itu, untuk memiliki aturan investasi asing yang lebih jelas tentang apa yang bisa dan benar-benar tak bisa diinvestasikan. Masyarakat berharap PM Turnbull akan siap berdiskusi itu dengan Cina," sebutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika