REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengakuan Staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Sunny Tanuwidjaja terkait seringnya Gubernur Basuki Tjahja Purnama atau Ahok bertemu pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma perlu dibuktikan lebih lanjut oleh KPK.
Pengamat Politik J. Kristiadi mengatakan pertemuan Ahok dengan Sugianto Kusuma atau akrab disapa Aguan sebenarnya sah-sah saja, karena hakekatnya kepala daerah tidak dilarang bertemu pengusaha. Namun yang menjadi masalah apakah pertemuan itu menghasilkan transaksi politik yang mengarah pada tindak pidana korupsi atau tidak.
"Eksekutif bertemu pengusaha itu tidak masalah, tapi karena saat ini ada kasus proyek reklamasi lantas pertemuan ahok dengan para pengusaha ini menjadi polemik. Di sini penegak hukum atau KPK harus membuktikan apa kepentingan pertemuan Ahok ini," kata dia kepada Republika.co.id, Kamis (14/4).
KPK harus membuat terang, apakah pertemuan pertemuan ahok dengan para pengembang itu berpengaruh terhadap putusan putusan politik merugikan rakyat atau tidak. "Itu yang harus dicari oleh aparat penegak hukum dan KPK," ujarnya.
Sebab yang beredar Ahok dikatakan ingin dan bersikukuh bahwa kontribusi pengembang terhadap Pemerintah DKI di lahan reklamasi ini sebesar 15 persen. Sedangkan dari pihak pengembang, dikabarkan berusaha melakukan penawaran dengan melobi menjadi 5 persen. "Tentu kalau pertemuannya itu tidak akan ketemu. Karena itu pengusaha bertemu DPRD DKI yang berujung pada penyuapan. Nah kebenaran kabar ini harus dibuktikan," kata dia.
Sebelumnya staf khusus Ahok, Sunny Tanuwidjaja mengakui Ahok memang beberapa kali bertemu dengan bos Agung Sedayu Group Aguan dalam beberapa kesempatan. Sunny yang saat ini dicegah KPK ke luar negeri ini, diduga menjadi penghubung Aguan dengan Ahok.
Baca juga, Ahok: Sunny Kerja di Salah Satu Konglomerat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika