REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Sejumlah negara donor dilaporkan menolak mendanai proyek-proyek yang diusulkan pemerintah Palestina. Hal ini dikarenakan adanya dugaan dana digunakan untuk agenda politik.

Middle East Monitor mengutip Quds Net pada Selasa (19/4) melaporkan, sumber Palestina mengatakan pemerintah Palestina baru saja mengajukan usulan pembangunan yang bertujuan mempromosikan kondisi perekonomian Palestina dan meningkatkan standar hidup mereka. Namun hal itu mendapat tanggapan negatif dari negara donor.

"Negara-negara donor terutama dari Uni Eropa, mengaudit bantuan mereka yang biasa diberikan untuk pemerintah Palestina. Uni Eropa selama ini dianggap donor utama pemerintah Palestina." katanya berbicara dengan anonimitas.

Quds Net mengatakan perbendaharaan pemerintah Palestina saat ini mengalami krisis keuangan serius. Ini memaksa mereka mengadopsi rencana penghematan dalam sejumlah lembaga. Mereka berencana menggabungkan sejumlah pelayanan untuk mengurangi biaya operasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika