REPUBLIKA.CO.ID,RIYADH -- Kabinet Arab Saudi telah menyetujui rencana reformasi ekonomi berbasis luas, yang dikenal dengan Vision 2030. Rencana ini akan membantu mengurangi ketergantungan Saudi pada pendapatan dari sektor minyak dan melakukan diversifikasi ekonomi selama 14 tahun ke depan.
Seperti dilansir laman Aljazirah, Senin (25/4), Wakil Putra Mahkota yang juga merupakan Menteri Pertahanan dan ketua komite pengawas kebijakan ekonomi Mohammed bin Salman menguraikan rincian itu dalam waancara dengan Al-Arabiya. Ia mengatakan, Saudi berencana membangun Reksa Dana Umum agar dapat menjadi pemain utama di pasar global.
Pangeran Salman mengatakan, Arab Saudi merestrukturisasi kementerian perumahan untuk meningkatkan pasokan perumahan yang terjangkau. Saudi pun menciptakan sistem green card yang akan memberikan ekspatriat waktu untuk tinggal lebih lama.
Arab Saudi menurut Pangeran Salman juga akan menjual saham perusahaan minyak negara Aramco dan mengatur sumber dana terbesar negara itu agar sejalan dengan rencana. "Kami berencana menjual kurang dari lima persen saham Aramco. Aramco sangat besar. Ini diperkirakan di antara dua triliun hingga dua setengah triliun," ujarnya.
Menurut Salman, Aramco merupakan salah satu kunci utama visi dan kebangkitan ekonomi Saudi. Vision 2030 menurutnya merupakan peta jalan pembangunan dan tujuan ekonomi.
Rencana ambisius Vision 2030, tak hanya berencana menjual aset negara namun juga memangkas tunjangan pemerintah. Seperti diperkirakan ada 61 miliar dolar Amerika Serikat dihabiskan setiap tahun untuk subsidi energi warga Saudi.
Raja Salman mengatakan dalam sebuah pengumuman di televisi, kabinet menyetujui Vission 2030. Ia meminta semua rakyat Saudi bekerja sama memastikan keberhasilannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
