REPUBLIKA.CO.ID, SANA'A -- Delegasi pihak yang berperang di Yaman menyepakati agenda mengenai pembicaraan perdamaian yang ditengahi PBB dan sedang berlangsung, kemajuan nyata pertama sejak perundingan dimulai tujuh hari sebelumnya.
Abdel-Malik Al-Mikhlafi, pemimpin delegasi pemerintah mengatakan, "Pertemuan hari ini berakhir dengan kemajuan. Kami dan pihak Al-Houthi bersama dengan sekutu mereka, Saleh menyepakati agenda yang dilandasi oleh PBB dan menandatangani kesepakatan yang akan dibahas besok (Rabu)," kata Al-Mikhlafi di dalam satu pernyataan yang diposting di kantor berita resmi Yaman, Saba, Selasa (26/4).
Agenda konsensus tersebut berisi peta jalan lima-poin, yang dilandasi atas Resolusi 2216 Dewan Keamanan PBB mengenai konflik Yaman, yang dikeluarkan tahun lalu. Peta Jalan itu menyeru kelompok Al-Houthi agar menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah yang diakui masyarakat internasional, melucuti senjata anggotanya dan menarik diri dari kota besar untuk menegakkan perdamaian permanen dan melanjutkan proses politik.
Selama pembicaraan beberapa hari belakangan di Kuwait, utusan Al-Houthi dan delegasi Saleh menyampaikan penangguhan pengesahan. Mereka menghendaki pembentukan pemerintah nasional baru, pembagian kekuasaan sebelum pelaksanaan semua poin itu.
Kelompok Al-Houthi dan milisi pro-mantan presiden Ali Abdullah Saleh menyerbu Ibu Kota Yaman, Sana'a, pada September 2014, dan memaksa Presiden Abd-Rabbu Mansour hadi dan pemerintahnya mengasingkan diri. Pada Maret lalu, Pemerintah Hadi mengesahkan koalisi pimpinan Arab Saudi untuk melaksanakan resolusi tersebut dan mengembalikan Sana'a ke dalam kekuasaan pemerintah yang diakui masyarakat internasional.
Pasukan koalisi dan pemerintah telah menguasai empat provinsi di Yaman Selatan dari petempur Al-Houthi dan milisi pendukung Saleh pada Juli tahun lalu. Pasukan pemerintahan Yaman dan sekutunya juga menewaskan lebih dari 800 petempur Alqaidah dalam serangan di Kota Pelabuhan Mukalla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika