REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- RAPBN Australia 2016 yang diumumkan Selasa (3/5) malam mengungkapan rencana pemerintah untuk menunjuk duta khusus dalam menghadapi meningkatnya ancaman dunia maya. Pembentukan cyber ambassador pertama ini akan menelan anggaran 2,7 juta dolar AS.
Tugas duta dunia maya ini adalah mempromosikan posisi Pemerintah Australia dalam pengaturan internet dan keamanan siber.
"Pemerintahan PM Turnbull juga akan menyiapkan anggaran sebesar empat juta dolar bagi program kerja sama untuk meningkatkan keamanan dunia maya di kawasan Indo Pasifik," demikian disebutkan dalam rilis Departemen Luar Negeri (DFAT) yang diterima wartawan ABC.
RAPBN tahun ini juga menyisihkan anggaran Satgas Anti Penyelundupan dan Perdagangan Manusia yang dikelola DFAT sebesar 9,2 juta dolar AS.
Khusus mengenai bantuan luar negeri Australia untuk 2016-2017, disiapkan anggaran kurang-lebih Rp 40 triliun dalam skema Official Development Assistance (ODA). Dengan jumlah tersebut Australia merupakan negara donor terbesar ke-12 di kalangan negara-negara OECD.
"Program bantuan tahun ini akan tetap fokus pada kawasan Indo Pasifik," demikian disebutkan DFAT.
Masih terkait bantuan, RABN 2016 juga menyiapkan dana darurat sebesar 130 juta dolar AS guna mengantisipasi krisis bencana alam dan kemanusiaan di berbagai negara lainnya.
Pemerintahan PM Turnbull juga menambah 220 juta dolar AS untuk tiga tahun ke depan bagi program membantu pengungsi di Suriah dan di negara sekitarnya. Bantuan serupa sudah diberikan sejak 2011.
Bantuan lainnya dalam sektor kesetaraan gender serta program pertukaran inovasi bagi mengatasi tantangan pembangunan di kawasan Indo Pasifik juga akan disiapkan sebesar 100 juta dolar.
Bentuk bantuan Australia lainnya yang akan dibiayai melalui RAPBN 2016-17, berupa investasi 200 juta dolar dari komitmen lima tahun sebesar 1 miliar dollar bagi program penanggulangan perubahan iklim. Sebagai bagian dari agenda diplomasi ekonomi, tahun ini Australia akan menambah kantor konsulatnya di Cina dan Papua Nugini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika