REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengatakan negaranya tidak akan menggunakan senjata nuklir kecuali kedaulatannya dilanggar oleh negara lain dengan senjata nuklir. Hal ini ia katakan dalam pidato yang disiarkan oleh televisi nasional, Ahad (8/5). Dalam pidatonya tersebut ia juga mengatakan akan menetapkan rencana lima tahun untuk meningkatkan perekonomian Korea Utara yang hampir mati. "Setia atas obligasi untuk non-proliferasi dan berusaha untuk denuklirisasi global," kata Kim, Ahad (8/5) dilansir Reuters.
Kim mengatakan negara yang dipimpinnya juga bersedia menormalkan hubungan dengan negara-negara yang memusuhi Kore Utara. Korea Utara juga pernah membuat pernyataan yang sama di masa lalu, meskipun juga sering mengancam akan menyerang Amerika Serikat dan Korea Selatan, dan telah menantang resolusi PBB dalam program senjata nuklir.
Kim menggelar kongres partai buruh pertama sejak 36 tahun. Kongres dimulai pada Jumat (6/5) di tengah antisipasi pemerintah Korea Selatan dan para ahli yang berharap pemimpin generasi ketiga Korea Utara tersebut akan menggunakannya untuk mengkonsolidasi kekuasaan. Kim menjadi pemimpin Korea Utara pada 2011 setelah kematian mendadak ayahnya.
Ekonomi Korea Utara diperas oleh sanksi PBB yang diperketat Maret lalu menyusul uji coba nuklir terbaru mereka. Rencana lima tahun Kim mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekankan perlunya untuk meningkatkan pasokan listrik Korea Utara dan mengembangkan sumber energi dari dalam negeri, termasuk tenaga nuklir.
Kim meletakan cetak biru kebijakannya yang ia namakan Byongjin. Yaitu kebijakan bersama-sama mendorong pembangunan ekonomi dan persenjataan nuklir.
Hari terakhir kongres, Ahad (8/5) wartawan asing disuruh berpakaian rapi dan dibawa ke Istana Rakyat. Di sama puluhan sedan hitam Mercedes-Benz dengan nomor plat 727 terparkir. Mobil-mobil tersebut disediakan untuk para pejabat Korea Utara.
Namun, setelah menunggu satu jam di lobi luar dengan pintu kayu besar dan kaca buram, wartawan kembali di bawa ke hotel tanpa bertemu seorang pun pejabat. Visa 128 media asing yang ingin meliput kongres tersebut belum diproses hingga Ahad siang. Sementara itu ibu kota Pyongyang dirapikan dan ditata sebagai bagian dari kampanye 70 hari kerja intensif menjelang kongres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika