Sabtu 21 May 2016 00:11 WIB

Presiden Baru Taiwan Hindari Kalimat 'Satu Cina'

Rep: Melisa Riska Putri/ Red: Ani Nursalikah
Presiden baru Taiwan Tsai Ing-wen memberikan pidato saat pelantikannya di Taipei, Jumat, 20 Mei 2016.
Foto: AP Photo/Chiang Ying-ying
Presiden baru Taiwan Tsai Ing-wen memberikan pidato saat pelantikannya di Taipei, Jumat, 20 Mei 2016.

REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Presiden baru Taiwan Tsai Ing-wen pro-kemerdekaan berhati-hati tidak menyebutkan kata  ‘Satu Cina’ atau ‘Konsensus 92’  dalam pidato pelantikannya. Ia dilantik setelah memenangkan pemilihan umum Januari lalu.

Tsai mengatakan dalam pidatonya ia menghormati pengakuan dan pemahaman bersama yang tercapai antara kedua sisi pada 1992. Namun Tsai tidak menyebutkan secara eksplisit konsep Taiwan adalah bagian dari Cina. 

Dalam kesempatan tersebut, Tsai menyerukan Taipei dan Beijing menyisihkan bagian sejarah dan terlibat dalam dialog positif demi kepentingan orang-orang di kedua belah pihak.

Baca: Tsai Ing-wen Ukir Sejarah Baru Taiwan

Ia mengatakan pemerintahannya akan bekerja menjaga perdamaian dan stabilitas dalam hubungan keduanya. "Hubungan-hubungan lintas-selat telah menjadi bagian integral dari membangun perdamaian regional dan keamanan kolektif," katanya kepada 20 ribu warga yang bersorak dan bertepuk tangan.

"Dalam proses ini, Taiwan akan menjadi penjaga setia perdamaian yang aktif berpartisipasi dan tidak pernah absen," lanjut dia dilansir dari Channel News Asia, Jumat (20/5).

Namun, ia menambahkan sistem demokrasi Taiwan dan kehendak 23 juta orang harus dihormati dalam perjalanan dialog lintas-selat.

Beijing mengklaim pulau berpemerintahan sendiri ini sebagai wilayahnya. Beijing juga tidak mendukung kebijakan Satu Cina akan mengguncang hubungan keduanya. Beijing ingin Tsai secara terbuka mengakui pesannya ada satu Cina, sebuah konsep yang diabadikan dalam perjanjian diam-diam dengan KMT. Perjanjian ini dikenal sebagai Konsensus 1992.

Pemerintah pendahulu Tsai, Ma Ying-jeou berulang kali mengesahkan kebijakan Satu Cina. Selama delapan tahun berkuasa, pemerintah Ma mencapai serangkaian perjanjian ekonomi dan sipil secara signifikan meningkatkan interaksi antara kedua belah pihak.

sumber : AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement