REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Belum ada yang berubah dari nasib Rohingya di Myanmar pascaberakhirnya rezim junta. Kemenangan Liga Nasional Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi nyatanya belum membawa perubahan pada nasib minoritas Muslim di Rakhine tersebut.

Pendiri dan Koordinator kelompok hak asasi manusia Arakan Project, Chris Lewa, berbicara pada Republika.co.id, Rabu (1/6) mengatakan tak ada yang berubah dengan nasib Rohingya sejak pemerintah pimpinan NLD mengambil alih kekuasaan. Meski menurutnya mungkin masih terlalu dini untuk menilai pemerintahan saat ini.

"Situasi politik di negara bagian Rakhine sangat kompleks. Kelompok garis keras Rakhine kerap mendesak pemerintah untuk mengusir Rohingya. NLD hanya minoritas di Parlemen Negara Rakhine," kata Lewa.

Menurutnya masih harus dilihat apakah Pemerintah NLD akan melakukan sesuatu untuk mengatasi situasi di Rohingya. Sebab sejauh ini kondisi kemanusiaan di kamp-kamp pengungsi di Rakhine sangat tidak layak sebagai tempat tinggal.

"Rumah panjang dengan delapan kamar kecil-kecil satu kamar untuk satu keluarga, berantakan, banyak pompa air rusak, dan banyak warga Rohingya mengeluhkan kekurangan makanan dan akses ke perawatan kesehatan," kata Lewa.

Baca juga, Heran, Pemimpin Seperti Suu Kyi Biarkan Kekerasan Terhadap Rohingya.

Pembatasan gerak pada Rohingya menurutnya, membuat mereka sulit mendapatkan penghasilan dan akses ke berbagai layanan dasar kemanusiaan. Bahkan Lewa menggambarkan, kamp-kamp pengungsi Rohingya di Rakhine layaknya penjara terbuka.

Menurut data badan PBB, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), saat ini ada 120 ribu orang pengungsi di dalam Negara Bagian Rakhine. Mereka ditempatkan di 39 kamp-kamp di Rakhine sejak pecah kekerasan komunal pada 2012 silam. n Gita Amanda

Ikuti Whatsapp Channel Republika