REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Kementerian Luar Negeri Sudan pada Ahad (5/6) menyampaikan kemarahan besar karena AS tetap mempertahankan Sudan di dalam daftar negara yang memelopori terorisme.

"Nama Sudan tetap dipertahankan kendati ada kerja sama sangat besarnya dengan masyarakat internasional, termasuk AS di bidang memerangi terorisme," kata Kementerian di Khartoum tersebut di dalam satu pernyataan.

Sudan menolak pernyataan dan tuduhan itu yang disampaikan oleh Pemerintah AS. Sudan juga kembali menyampaikan kesadaran Sudan mengenai pentingnya memerangi terorisme internasional.

AS telah memasukkan Sudan ke dalam daftar tersebut sejak 1993 dan memberlakukan sanksi atas negara Afrika itu sejak 1997.

Sanksi tak pernah dicabut akibat berlanjutnya perang di wilayah Darfur, Nil Biru dan Kordofan Selatan, dan sengketa mengenai daerah yang kaya akan minyak, Abyei.

Kerugian Sudan akibat sanksi tersebut berjumlah lebih dari empat miliar dolar AS setiap tahun dan pembangunan industri penting di negeri tersebut menderita macet.

Sementara itu, pemisahan diri Sudan Selatan pada 2011 juga telah mempengaruhi ekonomi negeri tersebut karena Sudan kehilangan sebanyak 70 persen sumber minyaknya.

Baca: Infeksi Telinga, Presiden Nigeria Liburan 10 Hari di London

Ikuti Whatsapp Channel Republika