REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Sebanyak 20 kelompok hak asasi manusia mendesak Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada Rabu (8/6) mencantumkan kembali persekutuan militer pimpinan Arab Saudi dalam daftar hitam PBB karena membunuh dan melukai anak-anak di Yaman.

Mereka mengatakan bukti sangat banyak. PBB menghapus persekutuan itu dari daftar hitam tahunan mereka pada Senin. Riyadh, donor kunci PBB, mengeluarkan ancaman memotong sumbangannya, kata sejumlah sumber diplomatik pada Selasa. Arab Saudi menyangkal tentang penggunaan ancaman tersebut.

Surat kepada Ban pada Rabu itu ditandatangani sejumlah kelompok hak asasi manusia, antara lain Human Rights Watch, Amnesti Internasional dan Oxfam. Mereka mengkritik Ban dengan mengatakan dia menyerah kepada Arab Saudi dan menodai warisannya.

"Jika sekutu pimpinan Arab Saudi ingin disingkirkan dari daftar hitam itu, mereka sebaiknya berhenti membunuh dan melukai anak-anak serta mengebom sejumlah sekolah dan rumah sakit di Yaman. Pelanggaran terkait hal itu telah tercantum," kata kelompok itu.

Laporan PBB terbitan Kamis mengatakan sekutu itu berada di balik 60 persen kematian dan luka pada anak-anak di Yaman pada tahun lalu, menewaskan 510 orang dan melukai 667 anak-anak lain dan bertanggung jawab atas setengah dari seluruh sekolah dan rumah sakit, yang terkena serangan.

"Tanggung jawab sekutu pimpinan Arab Saudi atas pelanggaran berat terhadap anak-anak dalam serangan itu sudah tidak diragukan lagi. Bukti terkait pelanggaran berat terhadap anak-anak di Yaman oleh sekutu pimpinan Arab Saudi itu sangat banyak," kata kelompok hak asasi itu.

Duta Besar PBB Arab Saudi, Abdallah Al Mouallimi menjelaskan data PBB itu sangat dilebih-lebihkan. Sekutu pimpinan Arab Saudi memulai serbuan militer di Yaman pada Maret tahun lalu untuk mencegah pemberontak Houthi dukungan Iran dan pasukan setia kepada mantan presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh, merebut kekuasaan.

Sekitar 6.000 orang, sekitar setengahnya merupakan warga sipil, telah tewas di yaman sejak Maret lalu menurut data PBB.

Kelompok hak asasi itu mengatakan keputusan Ban untuk menghapus koalisi itu dari daftar hitam PBB merupakan langkah yang menodai alat penting dalam usaha memberantas pelanggaran terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata.

Ikuti Whatsapp Channel Republika