REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Israel pada Senin (13/6) memenangkan pemilu untuk kursi komite hukum PBB. Ini adalah pertama kalinya bagi Israel sejak bergabung dengan PBB pada 1949.
Untuk diketahui, majelis umum PBB memiliki enam komite yakni yang melaporkan tentang peluncuran senjata, masalah ekonomi dan keuangan, hak asasi manusi, dekolonisasi, anggaran PBB, dan masalah hukum.
Israel pun menempati komite hukum yang tugasnya tak lain mengawasi masalah yang berkaitan dengan hukum internasional. Peran simbolis dan prosedural memimpin komite akan memberikan Israel kesempatan memiliki profil yang lebih tinggi dalam urusan rutin di PBB.
"Sata bangga menjadi Israel pertama yang terpilih untuk posisi ini," ujar Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon dalam sebuah pernyataan.
Dia mengatakan, Israel adalah pemimpin dunia dalam hukum internasional dan dalam memerangi terorisme.
"Kami sangat senang memiliki kesempatan untuk berbagi pengetahuan kami dengan negara-negara di dunia," lanjut dia.
Israel adalah calon untuk daerah Eropa Barat dan Kelompok Lainnya atau Western European and Others Group (WEOG). Isael berhasil mendapatkan suara mayoritas, sedangkan runner up dalam pemilihan tersebut ditempati Swedia dengan 10 orang yang memberikan suara.
Mekanisme pemilihan yang biasanya konsensus tanpa suara mendapatkan reaksi tajam dari duta besar Amerika Serikat untuk PBB Davic Pressman.
"Bahkan kursi dari (mantan pemimpin Muammar) Gaddafi, Libya terpilih secara aklamasi," katanya dalam sebuah pernyataan.
Kepala delegasi Palestina di PBB Riyad Mansour mengeluhkan hasil pemilu. Dia mengatakan, negara-negara Arab dan Muslim telah mencoba untuk mencegah kemenangan Israel.
"Liga Arab da 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam menentang pemilu Israel," katanya.
Berbicara kepada wartawan, Mansour menggambarkan Israel sebagai 'pelanggar terbesar hukum internasional'. Dia bahkan meramalkan pemilihan Danon tersebut mengancam kinerja Komite Keenam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika