Selasa 14 Jun 2016 18:13 WIB

Menlu Retno: Perdamaian dan Kesejahteraan Inti Bisnis ASEAN-Cina

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Ani Nursalikah
Menteri Luar Negeri Retno PL Marsudi.
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Menteri Luar Negeri Retno PL Marsudi.

REPUBLIKA.CO.ID, KUNMING -- Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menekankan perdamaian dan kesejahteraan merupakan inti kemitraan ASEAN-RRT. Ia menyampaikannya saat menghadiri Pertemuan Khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN-Cina di Kunming.

Pertemuan yang dihadiri Menlu Cina dan seluruh Menlu negara-negara ASEAN ini membahas kemajuan, prioritas dan masa depan kemitraan ASEAN-Cina, termasuk persiapan peringatan 25 tahun hubungan ASEAN-Cina, serta isu-isu kawasan termasuk situasi Laut Cina Selatan.

Pada pertemuan, Retno menilai dalam memperingati 25 tahun kemitraan ASEAN-RRT, kerja sama perdamaian dan kesejahteraan kini menjadi semakin relevan. Untuk itu perdamaian dan stabilitas kawasan harus terus dijaga guna memastikan kondisi kondusif bagi pembangunan ASEAN-Cina.

"Indonesia mengharapkan kiranya kerja sama dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan diterjemahkan di lapangan," kata Retno dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id.

Para Menlu sepakat mengenai pentingnya terus tingkatkan kemitraan ekonomi ASEAN-Cina. Hal ini mengingat Cina merupakan mitra dagang terbesar ASEAN sedangkan bagi Cina, ASEAN adalah mitra dagang ketiga. ASEAN dan Cina juga memiliki target untuk mencapai perdagangan sebesar satu triliun dolar AS dan target investasi 150 miliar dolar AS pada 2020.

Dalam kaitan ini para Menlu ASEAN dan Cina menekankan kerja sama untuk mencapai dua target ekonomi tersebut hanya dapat dicapai jika ASEAN dan Cina dapat memelihara perdamaian dan stabilitas, termasuk di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, para Menlu sepakat mengenai pentingnya pelaksanaan secara penuh dan efektif pelaksanaan DOC, serta pentingnya untuk secepatnya menyelesaikan kode etik.

Dalam pembahasan mengenai situasi di Laut Cina Selatan, Indonesia kembali menekankan mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. "Tanpa penghormatan terhadap hukum internasional maka perdamaian dan stabilitas akan sulit untuk diwujudkan," tegas Retno.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement