REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Sebuah laporan yang dirilis oleh kelompok hak asasi The Syria Campaign menuduh PBB memberikan 99 persen bantuannya ke wilayah di bawah kontrol pemerintah. The Syria Campaign menyerukan PBB untuk mengembalikan netralitasnya.

Laporan yang didasarkan pada wawancara dengan pekerja bantuan,termasuk staf dan mantan staf PBB. Hasilnya ditemukan bahwa PBB di Suriah melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang berisiko memicu konflik.

Dilansir Aljazirah, Rabu (15/6), laporan menyatakan PBB telah memungkinkan pemerintah Suriah mengarahkan bantun dari Damaskus. Sebab hampir semua bantuan secara eksklusif disalurkan ke daerah yang dikuasai pemerintah.

"Pada bulan April 2016, 88 persen dari bantuan pangan yang disalurkan dari dalam Suriah masuk ke wilayah yang dikuasai pemerintah. Dua belas persen masuk ke wilayah di luar kendali pemerintah," kata laporan.

Laporan menambahkan pada Agustus 2015 pemerintah bahkan mengarahkan lebih dari 99 persen bantuan PBB ke wilayah pemerintah.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kepada Aljazirah, menggambarkan kerja kemanusiaan PBB di Suriah tak berimbang atau tak adil, sama saja dengan mendeskriditkan upaya luar biasa relawan PBB yang sebagian merupakan warga Suriah.  Menurut Dujarric mereka setiap hari mencoba memberikan bantuan ke warga-warga Suriah.

Namun mantan Kepala UNRWA PBB di Damaskus Roger Hearn juga mengatakan ada kegagalan sistematis dalam respons yang dipimpin PBB. Menurutnya kini PBB mendasarkan respons pada program miliaran dolar yang sebagian besar justru dikendalikan rezim.

Pendukung laporan menyerkan PBB menarik garis dan mengatur hubungan dengan pemerintah. Hal itu dilakukan utuk melindungi prinsip-prinsip kemanusiaan. "Jika kondisi itu ta terpenuhi maka PBB harus menarik kerjasama dengan pemerintah Suriah," kata laporan.

Laporan ditandatangani oleh kelompok-kelompok seperti Syria Civil Defence atau dikenal dengan "White Helmets", Basmeh and Zeitooneh, Syrian Network for Human Rights, Violations Documentation Center dan lusinan organisasi kemanusiaan lain di Suriah, dewan lokal, dan kelompok masyarakat sipil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika