REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Cina menuding Indonesia melakukan penembakan terhadap nelayan mereka di perairan Natuna. Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk menomorsatukan kedaulatan negara dalam menyelesaikan kasus tersebut.

"Pada intinya Presiden memerintahkan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah RI," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/6).

Namun, sambung Johan, Presiden juga berpesan agar pemerintah tetap menjaga hubungan baik dengan Cina. Sebab, kedua negara telah memiliki hubungan diplomatik yang erat sejak lama.

Baca juga, Indonesia Protes Kemunculan Kapal Cina di Laut Natuna.

Johan menyebut, pemerintah menganggap insiden penembakan nelayan baru klaim sepihak dari Cina. Sebab, Indonesia belum mengetahui secara persis seperti apa kejadian yang sebenarnya. "Kejadiannya seperti apa, ya, kita perlu dengar juga dari versi kita kan?" ucap Johan.

Seperti diketahui, Cina menyebut TNI AL telah melakukan penembakan kepada kapal nelayan mereka yang sedang berlayar di perairan Natuna. Pemerintah Cina secara resmi telah melayangkan surat protesnya atas insiden itu.

Sementara, Indonesia sendiri berkeyakinan nelayan Cina telah mencuri ikan di perairan Indonesia. Pemerintah menolak mengakui adanya zona tangkap tradisional seperti yang disebut Negeri Tirai Bambu tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika