REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Sebuah surat terbuka bertandatangan yang menyerukan tindakan untuk mengatasi perubahan iklim mengatakan, daerah pedesaan Australia akan menanggung beban dampak merusak dari fenomena alam tersebut.
Lebih dari 20 ilmuwan Australia terkemuka, masyarakat dan para pemimpin bisnis menandatangani surat terbuka di koran The Age, pada Kamis (23/6) menyatakan keadaan darurat iklim.
Surat itu ditujukan kepada orang-orang yang terpilih untuk duduk di Parlemen Federal Australia yang baru setelah Pemilu 2 Juli dan menyerukan "larangan langsung pada pembangunan tambang batubara dan gas baru" dan adanya "transisi berkecepatan darurat" ke kadar emisi nol.
Direktur lembaga ‘Environment Victoria’, Mark Wakeham, adalah salah satu penandatangan surat itu, yang mengatakan bahwa perubahan iklim akan menghancurkan masyarakat pedesaan dan pedalaman kecuali para pemimpin politik mengambil tindakan.
Ia percaya, ekonomi regional sudah merasakan dampak dari pemanasan iklim.
"Tempat-tempat seperti Great Barrier Reef atau Cekungan Murray Darling rusak oleh perubahan iklim. Jadi kami pikir, Pemerintah Australia berikutnya harus mendeklarasikan darurat iklim dan menghadapi fakta bahwa kita perlu rencana yang kredibel untuk menangani pemanasan global," jelasnya.
“Kita perlu melihatnya [perubahan iklim] sebagai ancaman bagi industri yang ada dan cara hidup kita,” Mark Wakeham, Environment Victoria.
Mark mengatakan, peristiwa cuaca buruk sebagai akibat dari pemanasan global akan memiliki pengaruh besar pada produksi primer, kecuali ada kemauan politik untuk mengambil tindakan terhadap perubahan iklim.
"Kami akan melihat kekeringan lebih sering dan lebih parah dan banjir juga lebih sering serta lebih parah," sebutnya.
Ia menambahkan, warga Australia "butuh untuk berhenti melihat hal ini sebagai isu lingkungan. Kami perlu melihatnya sebagai ancaman bagi industri yang ada dan cara hidup kami."
Mark mengatakan, pemerintahan yang ada saat ini "tak memiliki rencana kredibel" untuk mengurangi emisi, dan Partai Buruh memiliki "rencana yang lebih kredibel" tapi juga menambahkan bahwa kedua belah kubu sama-sama tak memiliki urgensi dalam masalah ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika