REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik mengatakan Inggris sedang menstabilkan pemerintahan setelah keluarnya hasil referendum, 23 Juni 2016 yang menyatakan Inggris keluar dari Uni Eropa.
"Ada banyak pertanyaan tentang bagaimana ke depannya dan kami tidak bisa menjawab semuanya hari ini. Namun, seperti apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri David Cameron, pemerintah Inggris akan terus mencoba menstabilkan pemerintahan dan menyerahkan tampuk pemerintahan kepada perdana menteri yang baru Oktober mendatang," katanya pada konferensi pers di Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia, Jakarta, Sabtu (25/6).
Dubes Moazzam mengatakan kampanye referendum itu merupakan perjuangan yang sangat keras. Ada banyak orang yang kecewa atas perubahan tersebut dan ada juga yang gembira dengan prospek menciptakan sebuah visi baru Inggris pada abad ke-21.
Ia mengatakan Inggris akan tetap menjadi rumah bagi 65 juta warganya yang beragam dan berbakat, yang memiliki ras, serta keyakinan yang berbeda-beda tetapi tetap satu dalam sebuah demokrasi.
"Kami akan tetap menjadi negara yang masuk dalam kategori 10 ekonomi terbesar dunia yang memiliki orientasi eksternal yang terbuka, inovatif, serta berkomitmen mewujudkan sistem peraturan yang berbasis internasional," katanya.
Selain itu, dia menambahkan Inggris akan tetap menjadi anggota G20 (kelompok 20 ekonomi utama), G7 (kelompok tujuh ekonomi utama), anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perjanjian Atlantik-Utara (NATO).
Inggris juga akan tetap menjadi satu-satunya negara yang berkomitmen mengalokasikan dana dua persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk belanja pertahanan dan sebanyak 0,7 persen dari pendapatan nasional untuk bantuan pembangunan.
Inggris merupakan mitra strategis Indonesia sejak 2012. Nilai perdagangan kedua negara mencapai 2,35 miliar dolar Amerika Serikat (2015) dan nilai investasi Inggris di Indonesia mencapai 503,2 juta AS (2015) serta jumlah wisatawan Inggris ke Indonesia tercatat 69.798 wisatwan pada 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika