REPUBLIKA.CO.ID, EDINBURGH -- Pemerintah Skotlandia belum lama ini menyatakan komitmen untuk mempertahankan keanggotaannya di Uni Eropa. Negara itu juga dikatakan tengah mempersiapkan kemungkinan referendum kemerdekaannya dari Inggris, menyusul keluarnya Britania Raya dari organisasi antarpemerintahan Eropa itu.

''Kami bertekad untuk membangun persatuan di Skotlandia. Dan kami akan mempersiapkan undang-undang penyelenggaraan pemungutan suara untuk memisahkan Skotlandia dari Inggris,'' kata Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon, seperti dilansir World Bulletin, Ahad (26/6).

Pada 2014 lalu, Skotlandia juga pernah menggelar referendum pemisahan dirinya dari Inggris. Hasil jajak pendapat ketika itu menunjukkan bahwa sebanyak 55 persen rakyat Skotlandia menolak kemerdekaan negara mereka dari Britania Raya.

Akan tetapi, sejak berkuasanya Partai Nasional Skotlandia (SNP) yang dipimpin Sturgeon, wacana pemisahan diri dari Inggris itu kini kembali mencuat. Tambahan lagi, hasil referendum Inggris yang memutuskan keluar dari Uni Eropa (Brexit) diyakini bakal mengubah persepsi banyak warga Skotlandia tentang kemerdekaan negara itu.

Menurut hasil jajak pendapat Brexit beberapa waktu lalu, sebanyak 62 persen warga Skotlandia memilih untuk tetap bertahan di Uni Eropa. Sementara, mayoritas warga Britania Raya secara keseluruhan memilih untuk keluar dari organisasi tersebut.

SNP berpendapat, banyak rakyat Skotlandia yang memilih untuk tetap menjadi bagian dari Inggris pada 2014 karena mereka meyakini langkah itu sebagai satu-satunya cara untuk menjamin keanggotaan negara mereka di Uni Eropa.

''Kami akan berusaha untuk berdiskusi langsung dengan lembaga-lembaga dan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya untuk mendalami semua kemungkinan opsi yang dapat melindungi keanggotaan Skotlandia di Uni Eropa,'' kata Sturgeon lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika