REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Diplomat tinggi Cina tiba di Vietnam, Senin (27/6), untuk mengadakan pertemuan terjadwal guna mempererat hubungan dekat yang bersejarah di tengah meningkatnya ketegangan akibat perselisihan Laut Cina Selatan.
Kunjungan Yang Jiechi, penasihat pemerintah yang merupakan jabatan di atas menteri luar negeri dilakukan saat Cina berjuang mendiskreditkan putusan pengadilan internasional yang dapat memperburuk ketegangan atas klaim Cina di Laut Cina Selatan.
Yang akan melakukan kunjungan kehormatan dengan jajaran pimpinan pemerintahan Vietnam, Senin. "Kami merasa senang bisa merealisasikan hubungan kedua negara pada saat pembangunan positif berlanjut, meskipun beberapa persoalan yang terjadi membutuhkan jalan keluar," kata Menteri Luar Negeri Vietnam dan Deputi Perdana Menteri Pham Binh Mihn setelah menyambut kedatangan Yang.
Cina menyatakan sedikitnya 47 negara menawarkan dukungan untuk menolak menyetujui Filipina membawa kasus tingkat tinggi itu ke Pengadilan Arbitrase di Den Haag, Belanda pada 2013.
Seorang pejabat senior Amerika Serikat pekan lalu menyatakan keraguannya atas klaim Cina tersebut. Diplomat Cina menulis editorial di koran regional yang isinya mencela upaya Filipina yang tampaknya meminta klarifikasi beberapa bagian dari hukum laut PBB dan dianggap sebagai tantangan besar dan memberikan dampak.
Para pengamat mengatakan Yang tidak mungkin mendapatkan simpati dari Vietnam yang memiliki masalah kepercayaan dengan Cina dan akhir-akhir ini meningkatkan hubungan lebih dekat dengan Filipina.
Meskipun tidak ikut ambil bagian dengan kasus yang ditangani Den Haag, Vietnam memperoleh keuntungan dari putusan positif bagi Manila dan akan membalasnya dengan menentang pembangunan benteng oleh Cina di pulau-pulau buatan yang dilakukan pasukan keamanan laut dan serta dianggap sebagai gangguan terjadap zona ekonomi eksklusif Vietnam.
Ha Hoang Hop, akademisi Vietnam yang memberikan nasihat kepada pemerintah, mengatakan tidak ada agenda terselubung di balik kunjungan Yang dan tidak ada kompromi terkait Laut Cina Selatan.
Putusan Den Haag diperkirakan akan keluar beberapa bulan mendatang dan ada perhatian Amerika Serikat tentang bagaimana Cina akan bereaksi atas putusan yang tidak mendukung upaya pemerintahannya tersebut. Cina dan AS saling menuding upaya militerisasi di rute vital pelayaran untuk stabilitas perekonomian global tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika