Selasa 28 Jun 2016 15:06 WIB

Menlu: WNI Disandera Dua Kelompok Berbeda

Rep: Melisa Riska Putri/ Red: Teguh Firmansyah
Penyanderaan 7 WNI di Filipina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan paparan saat konferensi pers terkait penyanderaan WNI di wilayah Filipina, Jakarta, Jumat (24/6).
Foto: Republika/ Wihdan
Penyanderaan 7 WNI di Filipina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan paparan saat konferensi pers terkait penyanderaan WNI di wilayah Filipina, Jakarta, Jumat (24/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Tujuh Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi sandera di Filipina masih terus berpindah. Namun, mereka kemungkinan masih di sekitar Holo Jolo.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan sejak Jumat (24/6) komunikasi dan koordinasi terus dilakukan secara insentif dan diketahui tujuh ABK dalam keadaan baik. Para sandera diambil oleh dua kelompok berbeda.

"Namun berdasarkan informasi saat ini mereka ada di satu kelompok, kadang mereka dipecah dalam dua kelompok," katanya kepada Republika.co.id, Selasa (28/6).

Hal tersebut juga diakui enam ABK kapal Tugboat Charles yang tiba di pelabuhan Semayang Balikpapan Sabtu (25/6). Para ABK yang tidak disandera tersebut membantu memberi keterangan kepada TNI AL terkait kejadian penyanderaan.

"Mereka membenarkan terjadinya pegambilan sandera," kata Retno.

Sandera pertama diambil tiga ABK oleh lima hingga enam orang bersenjata dan sandera kedua diambil empat orang oleh delapan hingga 10 orang bersenjata. Berdasarkan pengakuan mereka, kapal tersebut menempuh rute Tagoloan-Cagayan de oro-Mindanao menuju Samarinda, Indonesia.

Retno menegaskan, prioritas utama pemerintah Indonesia adalah keselamatan para sandera. Untuk itu, komunikasi dengan berbagai pihak di Filipina dan Mindanao terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan mengambil langkah penyelamatan. Bahkan kementerian telah mengirim diplomat ke Davao.

Dalam kesempatan tersebut, Retno memastikan terjalinnya komunikasi dengan pemerintah baru Filipina yang akan mengambil alih 30 Juni nanti. Pergantian pemerintah menurutnya tidak akan mengganggu proses penyelamatan sandera. "Saya akan melakukan pertemuan dengan menlu Filipina baru secepat mungkin setelah tanggal 30 Juni 2016," lanjut Retno.

Sementara itu, komunikasi dengan keluarga korban juga terus dilakukan pihak kementerian terkait perkembangan yang didapat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement