REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Kedua kandidat perdana menteri Inggris sama-sama menjanjikan kebijakan ketat pada imigran pada Jumat (8/7). Theresa May dan Andrea Leadsom akan membatasi pergerakan manusia dari Uni Eropa setelah Brexit.

May dan Leadsom mengutarakannya dalam dua wawancara terpisah yang dipublikasikan pada Sabtu. Leadsom mengatakan pada surat kabar The Times, ia tidak akan membatasi urusan liburan, bisnis atau kolaborasi sains.

"Namun hak untuk tinggal dan bekerja di sini akan membutuhkan izin khusus," kata Leadsom. Ia juga akan mengajukan kebijakan tertentu bagi warga Uni Eropa yang tiba di Inggris setelah tanggal 9 September.

Pada tanggal ini Inggris akan punya PM baru. Menurutnya, warga yang tiba setelah tanggal itu tidak bisa tetap tinggal di Inggris.

Sementara May, yang memperoleh dukungan dari para anggota parlemen Konservatif mengatakan, akan mengubah aturan kebebasan pergerakan. "Jika saya perdana menteri, kita akan keluar Uni Eropa dan menjadi bagian yang mengendalikan kebebasan bergerak," kata May pada Daily Telegraph.

Sebanyak 52 persen warga Inggris mendukung Brexit karena ingin pemerintah mengendalikan jumlah kedatangan migran ke Inggris. Namun Inggris harus tetap menerima warga Uni Eropa agar bisa mengakses pasar tunggal.

Sebuah survei dari ORB dari surat kabar The Independent menunjukan 48 persen pemilih mengatakan ingin tetap mengakses pasar. Sebanyak 37 persen mengatakan memotong imigrasi dari Eropa lebih penting dibanding menjaga pasar.

Pemilihan perdana menteri baru akan mengikutsertakan 150 ribu anggota partai Konservatif pada 9 September.

Ikuti Whatsapp Channel Republika