REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Dewan Keamanan PBB diminta menolak laporan soal pembangunan pemukiman Israel dan hasutan kekerasan Palestina yang disampaikan Quartet Veto. Hal itu disampaikan langsung Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Laporan yang diterbitkan pada Jumat (8/7) lalu itu sendiri datang dari Uni Eropa, Rusia, Amerika Serikat dan Inggris. Laporan itu dikritik karena dirasa tidak menunjukkan keadilan, baik oleh Palestina maupun Israel.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
Walau belum ditetapkan kapan, laporan itu dijadwalkan untuk didiskusikan di Dewan Keamanan PBB pada beberapa pekan mendatang. Mahmoud Abbas sendiri menilai itu tidak akan mengarahkan kepada solusi perdamaian.
"Kami berharap Dewan Keamanan (PBB) tidak mendukung laporan ini," kata Abbas, seperti dilansir Arab News, (9/7).
Selain Abbas, tentangan turut datang dari Sekkretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, Saeb Erekat. Bahkan, Erekat menganggap laporan itu akan menyamakan tanggung jawab penjajah dan mereka yang dijajah.
Ia berpendapat, laporan berisi rekomendasi yang seharusnya mampu mendorong proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Pasalnya, upaya perdamaian antara Israel dan Palestina sudah tertahan sejak April 2014.
Sementara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, ternyata juga menolak laporan yang datang dari Uni Eropa, Rusia, Amerika Serikat dan Inggris tersebut. Ia malah menyebut laporan itu sebagai mitos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika