REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Laut Cina Selatan tidak ada dalam acara dan seharusnya tidak dibicarakan dalam temu pemimpin Asia dengan Eropa di Mongolia pada akhir pekan ini, yang dihadiri Perdana Menteri Cina, kata diplomat negeri itu, Senin.
Temu puncak Asia-Eropa (ASEM) menjadi pertemuan penting pertama setelah pengadilan arbitrase pada 12 Juli memutuskan sengketa Cina dengan Filipina terkait Laut Cina Selatan di Den Haag, Belanda.
Ketegangan dan retorika meningkat menjelang putusan itu, terkait Cina menolak mengakui atau ikut dalam putusan tersebut dengan mengatakan bahwa pengadilan itu tidak memiliki wilayah hukum dan Cina tidak dapat dipaksa menerima penyelesaiannya.
Cina berulangkali menyalahkan AS mencampuri permasalahan Laut Cina Selatan, yang juga diklaim tumpang tindih oleh Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan Taiwan.
Wakil Menteri Luar Negeri Cina Kong Xuanyou memberikan sinyal bahwa diskusi Laut Cina Selatan tidak akan diterima di pertemuan ASEM yang digelar sekali dalam dua tahun, karena dirancang untuk mendiskusikan permasalahan antara Asia dan Eropa.
"Pertemuan pemimpin dalam ASEM bukanlah tempat yang cocok untuk mendiskusikan Laut Cina Selatan. Tidak ada rencana untuk diskusi di agenda pertemuan, dan seharusnya tidak dimasukkan dalam agenda," kata Kong.
Namun, diplomat mengatakan, Beijing yang menjadi penyelenggara untuk ASEM tidak dapat memungkiri bahwa isu sengketa Laut Cina Selatan akan muncul. Selain Perdana Menteri Cina Li Keqiang, yang diharapkan hadir dalam pertemuan tersebut adalah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Kanselir Jerman Angela Merkel dan pejabat tinggi Uni Eropa.
Amerika Serikat telah melakukan patroli bebas berdekatan dengan pulau Cina, yang memancing kemarahan Beijing, sementara Cina telah menyiagakan militer di kawasan tersebut. Kong mengatakan jika ada ketegangan terjadi di Laut Cina Selatan, hal tersebut karena negara lain mengganggu dengan ikut campur.
"Tidak ada alasan memasukkan masalah Laut Cina Selatan pada pertemuan ASEM terkait kebebasan pelayaran dan kepentingan keamanan. Itu bukan wewenangnya," katanya. Negara terkait di wilayah tersebut serta Cina memiliki kebijakasanaan menjaga kedamaian dan ketenangan di wilayah laut tersebut, tambah Kong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika