REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan operasi militer akan menjadi pilihan terakhir yang diambil pemerintah untuk membebaskan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf.
"Opsi untuk melakukan operasi militer masih kami kesampingkan karena itu menyangkut masalah konstitusi negara lain," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/7).
Luhut baru saja menghadap Presiden Jokowi untuk melaporkan perkembangan WNI yang menjadi sandera. Menurutnya, pemerintah sudah memiliki sejumlah opsi pembebasan yang akan dilakukan mengingat ini bukan kejadian yang pertama. Namun begitu, Luhut tak bersedia merinci opsi-opsi tersebut.
Di samping itu, dia melanjutkan, Presiden Jokowi juga sudah menelepon serta mengirim surat pada Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Jokowi meminta Filipina berusaha keras dalam membebaskan sandera. "Presiden Duterte juga sudah memberi respons. Kita lihat, kan butuh waktu, tidak bisa seperti balik tangan," ucap Luhut.
Baca juga, WNI Sandera Abu Sayyaf Akhirnya Dibebaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika