REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina bersumpah akan melakukan langkah apa pun yang diperlukan untuk melindungi kedaulatannya di Laut Cina Selatan. Pada Rabu (13/7), Cina mengatakan berhak mengatur zona pertahanannya termasuk di udara.
Media pemerintah menyebut Pengadilan Arbitrase Permanen di Denhag telah jadi boneka dari pihak luar. Pengadilan memutuskan Cina tidak punya hak sejarah di Laut Cina Selatan dan mendukung Filipina dengan klaimnya.
Cina menuduh AS terus menimbulkan masalah di wilayah. "Cina akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan wilayah, hak maritim dan kepentingannya," kata partai berkuasa Komunis dikutip People's Daily.
Beijing mengeluarkan dokumen pada Rabu yang menyebut klaim kedaulatan Filipina di LCS tidak berdasar. Dokumen juga menyebut kapal nelayan Cina telah menerima perlakukan kasar juga serangan dari Filipina di sekitar kepulauan Spratly.
Lebih lanjut, Cina memutuskan untuk membuat zona pertahanan udara di atas LCS jika diperlukan. "Kami akan memperjelas hak kami, apakah kami akan membuatnya (zona pertahanan) bergantung pada level ancaman yang kami hadapi," kata Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Liu Zhenmin pada reporter di Beijing.
Ia berharap negara terkait sengketa lainnya akan kembali pada pembicaraan bilateral untuk menghasilkan kesepakatan. Selain itu agar negara lain tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengancam Cina sehingga semua pihak bisa bekerja keras bersama.
"Mempertahankan kedamaian juga stabilitas LCS dan tidak menggunakan ini sebagai sumber perang," kata Liu. Sementara putusan bisa dikesampingkan karena menurutnya, tidak ada seorang pun di pengadilan adalah orang Asia sehingga mengerti isu dan adil mengatasinya.
Pada Selasa, Presiden Cina Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang menegaskan Cina tidak akan menerima hasil putusan. Xi mengatakan kepulauan LCS telah menjadi wilayah teritorial Cina sejak masa lampau.
Menurutnya, kepentingan kedaulatan dan maritim di LCS tidak akan berubah karenanya. Ia mengeluarkan pernyataan tersebut setelah bertemu dengan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk dan Presiden Komisi Jean-Claude Juncker di Beijing.
Li juga menyuarakan pernyataan serupa. Menurutnya, Cina adalah pelindung LCS dan mengikuti hukum internasional.
"Cina adalah pihak yang paling peduli dan berkomitmen terhadap kedamaian juga stabilitas wilayah LCS," kata dia. Li juga menyeru Uni Eropa untuk objektif menilai isu dan netral.
Ikuti Whatsapp Channel Republika