REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Para menteri luar negeri Eropa akan mendesak Presiden Turki Tayyip Recep Erdogan pada Senin (18/7) supaya menghormati hukum dan hak asasi manusia dalam menangani para pelaku kudeta, namun telah membatasi pengaruh atas negara tetangga strategis mereka.
Para diplomat mengatakan sebuah pernyataan Uni Eropa terkait Turki akan disepakati setelah para menteri mengadakan sarapan di Brussels dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry. Dia memiliki kekhawatiran yang sama atas perlakuan otoriter Erdogan dan akan membicarakan peran Turki sebagai sekutu di Suriah, dalam menghadapi Rusia dan sebagai sebuah penjaga gerbang rute migran ke Eropa.
Terdapat tiga kejadian besar yang akan dibahas dalam pertemuan terkait. Pertama adalah pembentukan pemerintahan Inggris baru yang dipercepat di bawah Perdana Menteri Theresa May pada Rabu dan terpilihnya Boris Johnson, seorang pengkampanye Brexit sebagai menteri luar negeri.
Berikutnya adalah tewasnya 84 orang karena seorang pria asal Tunisia yang menabrakkan sebuah truk di Nice saat Prancis merayakan Hari Bastille pada Kamis, yang diklaim oleh kelompok bersenjata ISIS.