REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemerintah Turki Binali Yildirim mengumumkan bahwa AS telah mendapatkan bukti keterlibatan Fethullah Gulen dalam kudeta pekan lalu, Selasa (19/7). Ia memperingatkan bahwa segala aktivitas kriminal akan mendapat ganjaran.
Menurutnya, rencana kudeta secara langsung dikendalikan oleh Gulen dari luar negeri. Yildirim tidak menyebut apakah bukti yang diberikan pemerintah Turki ke AS beserta dengan permintaan resmi ekstradisi.
Pada Selasa, Juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest mengatakan pemerintah Turki telah melayangkan materi elektronik. Isinya adalah sebuah peninjauan ulang. Ankara sebelumnya telah meminta Washington menyerahkan Gulen.
Tokoh politik yang dulu sekutu Presiden Recep Tayyip Erdogan itu telah menyangkal keterlibatan dalam plot menggulingkan pemerintahan. Ia menuduh kudeta itu bisa saja dipentaskan oleh Erdogan sendiri.
Yilidirim mengatakan pemerintah akan merespons upaya kudeta dengan tegas. Ia tidak menyebut detail aksi yang akan diambil. Namun sebelumnya, Erdogan mengindikasikan kesiapan menghidupkan kembali hukuman mati.
"Tidak ada waktu istirahat, ada sekelompok orang yang harus dihukum," kata Yildirim, dikutip Aljazirah.
Hingga saat ini, Turki terus melakukan pembersihan orang-orang yang diduga terlibat upaya kudeta. Kontributor Aljazirah, Bernard Smith dari Istanbul melaporkan pemerintah telah menahan 20 ribu karyawan pemerintahan, termasuk 185 laksamana dan kolonel, juga 1.500 pejabat keuangan.
Reuters melaporkan 257 personil dari kantor perdana menteri juga dipecat. Kementerian pendidikan memberhentikan 15.200 personil yang disebut terlibat kudeta. Selanjutnya, Badan pendidikan tinggi meminta 1.577 civitas mengundurkan diri dari universitas-universitas.
Direktorat agama Turki bahkan mengeluarkan pernyataan pada Selasa yang berisi tidak akan mengadakan layanan pemakaman keagamaan termasuk shalat jenazah bagi tentara yang tewas dalam kudeta. Kecuali mereka yang dipaksa terlibat dalam kudeta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
