REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan Malaysia harus mendorong referendum terkait kepemimpinan Perdana Menteri Najib Razak. Mahathir mengatakan Malaysia harus melakukan demonstrasi damai untuk menuntut Najib mundur.
"Saya menyarankan rakyat mendorong referendum kepemimpinan perdana menteri," kata Mahathir, Kamis (21/7).
Kantor Perdana Menteri Najib Razak mengatakan Malaysia akan sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan yang sah terkait skandal dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Pernyatan ini menanggapi rencana Amerika Serikat menyita aset-aset yang berkaitan dengan 1MDB.
BBC News melaporkan, juru bicara Najib mengatakan pemerintah akan sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan yang sah terhadap perusahaan Malaysia maupun warga negaranya, namun sesuai protokol internasional.
"Seperti yang perdana menteri selalu katakan, jika terbukti melakukan kesalahan, hukum akan ditegakkan tanpa kecuali," katanya.
Baca: Oposisi Minta Najib Mundur
Otoritas AS pada Selasa (19/7) berupaya menyita aset-aset yang dibeli dengan dana dari 1MDB. Dokumen pengadilan yang diajukan di Los Angeles menyatakan dana 1MDB disalahgunakan dan dicuci melalui rekening di AS.
Departemen Kehakiman AS menuduh uang tersebut digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah dari sejumlah individu termasuk pejabat publik. Deputi Direktur FBI Andrew McCabe mengatakan kepada wartawan di Washington beberapa warga Malaysia melakukan penipuan dalam skala besar.
Jika berhasil, departemen kehakiman AS akan menyita sejumlah aset termasuk properti di AS, Inggris dan Swiss.
Tak ada tuduhan Najib menghabiskan uang tersebut. Namun orang-orang dekatnya dituduh menggunakan miliaran dolar untuk membeli perhiasan, benda seni, dan properti mewah. Termasuk karya seniman Van Gogh dan Monet, produksi film nominasi Oscar The Wolf of Wall Street yang diproduksi oleh rumah produksi milik anak tiri Najib, Riza Aziz.
Para pejabat federal AS mengatakan ada lebih dari satu miliar dolar dana yang dicuci di AS, untuk kepentingan pejabat 1MDB dan rekan-rekannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika