REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina mempersiapkan anggaran senilai 15 juta yuan (2,25 juta dolar Amerika Serikat) untuk lindungi alam di Laut Cina Selatan (LCS), Senin (25/7).

Xinhua mengatakan negara itu sempat menyalurkan anggaran sebanyak dua kali lipatnya dalam empat tahun terakhir. Pengadilan Permanen Arbitrase (PCA) di Den Haag memutuskan bulan ini, Cina tak memiliki hak historis atas Laut Cina Selatan seraya mengkritisi aksi negara itu merusak lingkungan di perairan tersebut.

Cina menolak keputusan itu dan memilih tak terlibat dalam proses persidangan. Pengadilan menemukan, reklamasi lahan skala besar dan pembangunan pulau buatan di LCS menyebabkan kerusakan parah bagi karang. Bahkan aksi itu dianggap melanggar kewajiban Cina menjaga lautan yang rentan rusak.

Negara itu berulang kali menyangkal adanya kerusakan alam di Laut Cina Selatan. Xinhua menerangkan, anggaran selama tiga tahun ke depan pertama kali akan digunakan untuk mengeksplorasi palung terdalam bawah air di sekitar kepulauan Paracel.

"Dana tersebut digelontorkan untuk penelitian ilmiah dan pengembangan metode baru, serta menyediakan fasilitas perlindungan alam," ujar pejabat pemerintah urusan perlindungan lingkungan, Shi Guoning.

Dalam empat tahun terakhir, Cina menghabiskan lebih dari 30 juta yuan untuk menjaga karang dan keberlangsungan pulau kecil, tambah kantor berita itu. Pemerintah sempat melepas ikan dan penyu ke laut sebanyak enam kali, serta menindak perburuan liar burung laut.

Cina mengklaim lebih dari 90 persen wilayah Laut China Selatan, perairan yang berkontribusi untuk lebih dari sepersepuluh produksi perikanan dunia. Akan tetapi, perairan itu juga diklaim Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.

Negeri tersebut mengatakan kepulauan di LCS merupakan bagian wilayahnya, sehingga pemerintahnya dapat melakukan apa pun di sana. Bahkan, Cina mengklaim telah berinvestasi dalam pembangunan sejumlah infrastruktur, misalnya pelabuhan dan bandara di beberapa wilayah LCS.

Cina juga sedang memperluas jaringan telepon seluler 4G di sejumlah wilayah LCS, termasuk Kepulauan Spratly, kata Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Negara dalam lamannya, Senin.

Baca: Sejarah Hari Ini: Kedutaan Besar Israel di London Dibom

Ikuti Whatsapp Channel Republika