REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Oposisi terus mendesak pemerintah sosialis Venezuela Presiden Nicolas Maduro mundur dari jabatannya lewat referendum. Maduro dinilai gagal mengatasi krisis ekonomi yang membelit negara tersebut.

Namun pendukung pemerintah tak tinggal diam. Mereka mengajukan keluhan pada dewan pemilu dan menyebut koalisi oposisi Persatuan Demokrat (MUD) memalsukan tanda tangan agar referendum bisa digelar.

"Mereka melakukan penipuan kematian dan korupsi," kata pemimpin senior Partai Sosialis Jorge Rodriguez kepada wartawan. Ia mengatakan, tanda tangan dari hampir 11 ribu orang tewas dan tiga ribu anak di bawah umur ikut disertakan.

Maduro (53 tahun) yang memenangkan pemilu untuk menggantikan Hugo Chavez pada 2013 telah bersumpah tidak ada referendum. Dewan Pemilu telah mengambil proses.

Baca juga,  Presiden Venezuela Nyatakan Keadaan Darurat.

Oposisi mendesak para pendukungnya untuk berbaris ke markas dewan Caracas pada Rabu (27/7) untuk menuntut memvalidasi tanda tangan. Protes sebelumnya tahun ini telah berubah menjadi kekerasan.

"Kami berada dalam keadaan darurat," kata pemimpin oposisi Henrique Capriles dalam pidatonya di acara publik. "Semua harga naik dan pemerintah tidak melakukan apa-apa, untuk mengubah situasi ini, harus ada perubahan politik," lanjut dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika