REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Kepala partai berkuasa Partai Hukum dan Keadilan (PiS) Polandia pada Kamis (28/7) menolak sebuah prosedur kedisiplinan Uni Eropa yang menekan pemerintahan, dan mengatakan Komisi Eropa melampaui wewenang mereka.
Komisi itu pada Rabu memberi Polandia waktu tiga bulan untuk meningkatkan wewenang pengadilan konstitusionalnya, tahapan lanjut dalam sebuah prosedur yang dapat mengarah kepada dihentikannya hak pilih Polandia dalam Uni Eropa dan pembekuan dana Uni Eropa mereka.
"Proses ini sepenuhnya berada di luar perjanjian Uni Eropa. Ini bukan untuk apa pun kecuali sebagai hiburan komisi Uni Eropa beserta para birokratnya," kata Kepala PiS Jaroslaw Kaczynski, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman Bild.
Sejak memenangi pemilihan umum pada Oktober lalu, partai itu telah memberlakukan beberapa perubahan dalam pengadilan dan lembaga penyiaran umum Polandia, yang Brussels takutkan akan mengganggu standar demokrasi di Uni Eropa.
Konstitusi Polandia 1997 memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menghalangi ketentuan yang disetujui oleh parlemen dan presiden, namun parlemen yang dipimpin oleh PiS menyetujui ketentuan pada Desember yang memerlukan duapertiga mayoritas dan bukan sekedar mayoritas untuk menyepakati sebuah hukuman.
Pada pekan lalu, setelah adanya tekanan dari Uni Eropa, parlemen Polandia memilih meninggalkan persyaratan itu namun mengajukan sebuah klausa yang memperbolehkan para hakim untuk menunda keputusan hingga enam bulan jika disepakati oleh empat orang hakim.
Kaczynski mengatakan Polandia tetap dalam hubungan dengan komisi Eropa, namun menyatakan sejumlah negara lain seperti Belanda tidak memiliki pengadilan konstitusional. "Polandia merupakan sebuah negara berdaulat. Kami menginginkan hak yang sama seperti negara Uni Eropa lainnya. Tidak lebih dan juga tidak kurang," surat kabar itu mengutip.
PiS, yang didukung oleh sekitar 40 persen warga Polandia, juga berusaha meningkatkan atau memperkuat kendali negara atas sejumlah sektor ekonomi seperti perbankan, energi dan bahan kimia. Kaczynshi mengatakan Polandia masih berkomitmen menjadi anggota Uni Eropa, dan mengatakan dia tidak memperkirakan adanya referendum seperti yang dilakukan oleh Inggris pada 23 Juni untuk meninggalkan blok negara tersebut.
"Sebanyak 90 persen warga akan menentang keluarnya negara itu dari Uni Eropa. Kami warga Polandia adalah dan masih tetap warga Eropa," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika