REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYIDAW -- Para pejabat militer dan anggota parlemen Myanmar menyatakan kekecewaan atas tindakan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) dalam memberantas narkotika. Selama ini, upaya yang dilakukan terlihat masih lemah, khususnya memutus perdagangan dan peredaran obat terlarang itu.

Mereka mendesak agar pengawasan ketat dan perlawanan terhadap para pedagang narkotika dilakukan segera. Selama ini, obat-obatan itu dilaporkan banyak diproduksi di wilayah perbatasan Myanmar, khususnya area yang dikuasai oleh etnis pemberontak dan milisi yang bersekutu dengan militer.

"Masalah narkotika telah menjadi masalah yang berkelanjutan di Myanmar, sama seperti di negara lainnya," ujar menteri dalam negeri Myanmar, Kyaw Swe, dilansir Reuters, Rabu (3/8).

Sementara itu, salah seorang anggota parlemen Myanmar, Okka Min menuturkan terdapat beberapa pegawai pemerintahan yang terlibat dalam perdagangan dan penyalahgunaan narkotika. Ia mendesak agar polisi dapat bekerja lebih keras dan memperketat pengawasan.

"Polisi dapat bekerjasama dengan orang-orang yang mungkin mengetahui jaringan peredaran narkotika yang lebih luas," ujar Min.

Dalam laporan dari PBB, Myanmar menjadi negara produsen utama narkotika jenis opium dan heroin. Selain itu, pil metamfetamin, yang belakangan marak di ASEAN juga pertama kali diproduksi di negara tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika