REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengatakan tak peduli dengan hak asasi manusia dalam menumpas kejahatan. Dalam siara televisi untuk Ahad pagi, Duterte menegaskan posisinya.

Menurut situs berita Rappler, Duterte mendaftar 158 pejabat yang dituduh terkait dengan perdagangan narkotika ilegal. Termasuk diantaranya polisi, pejabat militer, tiga anggota Kongres dan tujuh hakim.

Pada Sabtu, Duterte bersumbah untuk tetap dengan kebijakannya menembak penjahat hingga akhir masa kepengurusannya. "Saya tidak peduli dengan HAM, percayalah," kata dia dalam transkrip yang dirilis istana kepresidenan.

Sejauh ini 800 orang tewas sejak Duterte memenangkan pemilu Presiden pada Mei. Duterte mengatakan pejabat yang menggunakan posisinya untuk terlibat dalam perjualan narkotika akan berada dalam daftar pertamanya.

Kantor anti-narkoba PBB pada Rabu telah bergabung dengan organisasi-organisasi HAM internasional untuk mengecam kebijakan Duterte. "United Nations Office on Drugs and Crime sangat khawatir dengan laporan penghakiman dengan pembunuhan bagi penjual dan pengguna narkoba di Filipina," kata Direktur Eksekutif Yury Fedotov dalam pernyataan.

Beberapa waktu lalu, polisi melaporkan lebih dari 500 ribu orang menyerahkan diri pada otoritas lokal. Mereka berjanji berhenti menggunakan obat-obatan ilegal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika