REPUBLIKA.CO.ID, SANA'A -- Pemerintah Yaman pekan lalu meminta lembaga keuangan internasional menghentikan hubungan dengan Bank Sentral yang dikuasai gerilyawan, dan mencegah akses ke dana negara di bank luar negeri.

"Sebagai kewajiban Pemerintah Yaman untuk menyelamatkan dana dan harta rakyat Yaman, dan untuk memelihara sisa dana masyarakat, dan sejalan dengan instruksi dari Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, Pemerintah Yaman memutuskan melakukan langkah ini. Langkah tersebut meliputi dihentikannya hubungan dengan Gubernur Bank Sentral Mohammed Awad bin Humam," kata seorang pejabat di Kantor Perdana Menteri kepada kantor berita sabenews.net, yang dioperasikan pemerintah.

Ibu Kota Yamana, Sana'a, dan Bank Sentral dikuasai oleh dua kelompok kelompok bersenjata, milisi Syiah Al-Houthi dan pasukan yang setia kepada mantan presiden Ali Abdullah Saleh sejak mereka menyerbu Sana'a dan memaksa Hadi bersama menteri kabinetnya hidup di pengasingan pada 2014.

Sejak itu, semua pihak yang bertikai berbagi Bank Sentral, berdasarkan kesepakatan eknomi yang didukung PBB. Seruan penghentian hubungan tersebut dikeluarkan beberapa jam setelah Al-Houthi dan Saleh membentuk Dewan Pemerintah, yang berkuasa secara sepihak, dan mengangkat seorang presiden serta wakil presiden sesudah pembicaraan perdamaian.

Utusan PBB untuk Yaman Ismail Ould Cheikh Ahmed pada Sabtu (6/8) mengatakan pembicaraan itu ditangguhkan selama satu bulan, sebelum dilanjutkan di negara lain.

Pembicaraan demi pembicaraan telah gagal mewujudkan perdamaian buat lebih dari 25 juta warga Yaman dan mengakhiri lebih dari satu tahun perang saudara, yang memporak-porandakan negeri itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika