REPUBLIKA.CO.ID,SYDNEY -- Pemerintah Australia membuat unit intelijen siber untuk mendeteksi aliran dana yang dipakai kelompok teroris. Unit tersebut juga akan menelusuri dana pencucian uang dan penipuan daring (online).
Seperti dilaporkan Channel News Asia, Selasa (9/8), ancaman terorisme belakangan ini dinilai kian mengkhawatirkan bagi Australia. Hal itu ditegaskan Perdana Menteri Malcolm Turnbull, yang telah berjanji penguatan keamanan siber.
Menteri Hukum Michael Keenan mengatakan, unit intelijen siber akan berada di bawah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Australia (AUSTRAC). Harapannya, jaringan kriminal bisa lebih mudah terlacak.
“Kita tahu bahwa penggunaan identitas palsu masih marak. Itu adalah kunci yang membuka jalan bagi kriminal terorganisir dan terorisme,” ujar Keenan seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (9/8).
Dia melanjutkan, AUSTRAC bekerja sama dengan ID Care, badan milik pemerintah Selandia Baru. Hal itu agar alur rekrutmen pelaku pencucian uang bisa ditelusuri.
Reuters sebelumnya melaporkan adanya keluhan terkait kebijakan sejumlah bank besar Australia untuk menghentikan layanan pengiriman uang dari luar negeri. Hal itu justru membuat sindikat pencucian uang kian sulit terdeteksi.
Bulan Februari lalu, peretas berhasil mencuri uang sebanyak 1 miliar dolar AS dari akun bank sentral Bangladesh di Federal Reserve Bank, New York, AS. Dari jumlah tersebut, sebesar 81 juta dolar AS ditransfer ke empat akun bank RCBC di Manila, Filipina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
