Menteri Industri Pertahanan Christopher Pyne memerintahkan agar peringatan itu disampaikan kepada DCNS yang pada April lalu memenangkan tender senilai 50 miliar dolar AS (sekitar Rp 500 triliun) untuk membuat 12 kapal selam. Namun, 20 ribu halaman rencana proyek mereka di India bocor.

Sejak itu muncul pembicaraan mengenai apakah perusahaan itu telah diretas.

Kepada DCNS, Departemen Pertahanan menyatakan Australia menghendaki tingkat proteksi yang sama dengan yang diberikan Amerika Serikat untuk informasi mengani kapal selam Australia.

Hal ini terkonfirmasi hanya beberapa hari setelah Menteri Pyne menepis kebocoran itu, dengan mengatakan bahwa pihaknya mendapat informasi dari Departemen Pertahanan kejadian itu tidak ada hubungannya dengan Program Future Submarine Pemerintah Australia.

Dalam pernyataannya pada awal pekan, Menteri Pyne mengatakan program ini berjalan di bawah syarat keamanan yang ketat yang mengatur hal itu dimana seluruh informasi dan data teknis dikelola sekarang dan di masa depan.

"Syarat serupa berlaku dalam proteksi seluruh informasi sensitif dan data teknis untuk kapal selam Collins, dan telah berjalan baik selama beberapa dekade," kata pernyataan itu.

Namun pada Jumat (26/8) saat tampil di stasiun TV Channel Nine dia mengaku kebocoran itu memalukan bagi DCNS dan AL India.

DCNS juga mengeluarkan pernyataan awal pekan ini, menyebutkan otoritas nasional Prancis urusan Pertahanan secara resmi akan menyelidiki dan memastikan dokumen seperti apa yang bocor tersebut.

"Masalah yang terkait dengan India tidak ada hubungannya dengan program kapal selama Australia, yang beroperasi menurut aturan Pemerintah Australia mengenai perlindungan data sensitif," kata pernyataan itu.