REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Kota Nice di Prancis akhirnya mencabut larangan burkini setelah sebuah resor tepi pantai di Prancis melakukan itu seiring keputusan Mahkamah Agung Prancis.
Larangan terhadap baju berenang Muslimah (burkini) di Villeneuve-Loubet, Cannes, Frejus, dan Roquebrune juga dicabut. Wali Kota Riviera menentang pelarangan ini namun digagalkan Pengadilan Administratif Prancis, demikian dilansir BBC.
Kritik terhadap burkini muncul karena burkini dinggap simbol Islam dan berpotensi menjadi provokasi pasca serangan teror di Nice. Namun, DPRD Villeneuve-Loubet menganggap keputusan melarang burkini mencederai kebebasan mendasar.
Seorang pengacara yang fokus pada isu HAM dan memperkarakan kasus ini mengatakan ia akan mendesak semua kota untuk mencabut larangan penggunaan burkini. Komunitas Anti Islamofobia Prancis (CCIF) dan Liga HAM (LDH) menantang Villeneuve-Loubet melakukan uji materi.
Beberapa hari belakangan ini, resor-resor di Riviera juga mencabut larangan serupa meskipun wali kotanya tidak setuju. Sementara resor di Corsica - Sisco dan Ghisonaccia masih melarang penggunaan burkini.
Perdana Menteri Prancis Manuelm Valls juga mendukung pelarangan itu. Ia menyebut burkini sebagai afirmasi kekuatan Islam di muka umum.
Burkini sendiri tak secara khusus disebut dalam larangan itu. Namun Valls menyebut pakaian pantai harus sesuai tata krama publik dan prinsip sekularisme.
Otoritas juga mengatakan mereka khawatir akan dampak penggunaan pakaian keagamaan terhadap publik, terutama pascaserangan teror di Nice dan Paris.
Di tengah polemik ini, Muslim Prancis merasa mereka jadi target ketidakadilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
