REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, pada Senin (5/9), mengepalai rapat pertama komisi yang bertugas untuk menyelesaikan kekerasan terhadap kelompok Muslim Rohingya di negara tersebut.
Nasib kelompok Rohingya telah memunculkan pertanyaan terhadap komitmen Suu Kyi terhadap hak asasi manusia dan menjadi isu yang sensitif terhadap Liga Nasional untuk Demokrasi, partai yang menang besar dalam pemilu tahun lalu. Komisi, yang bertujuan menghentikan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine, diketuai Annan.
"Ini adalah persoalan yang selalu diabaikan dan tidak direspons dengan adil. Kami juga belum berhasil menemukan solusi yang tepat. Saya berharap komisi ini dapat membantu upaya penemuan solusi masalah (di Rakhine)," kata Suu Kyi dalam rapat komisi di kota Yangon.
Lebih dari 100 orang tewas dalam kekerasan di Rakhine oleh kelompok radikal Buddha terhadap Muslim Rohingya pada 2012. Selain itu, sekitar 125 ribu orang terpaksa meninggalkan rumah untuk berlindung di tempat penampungan pengungsi.
Konflik di Rakhine juga membuat ribuan orang harus melarikan diri dari Myanmar ke jalur pengungsian laut dengan menggunakan perahu seadanya. Bagi banyak warga Myanmar, Rohingya adalah imigran gelap asal Bangladesh dan tidak berhak mendapatkan surat-surat kependudukan.
Suu Kyi, yang tidak bisa menjadi presiden karena persoalan konstitusi namun memimpin pemerintahan sebagai penasihat negara dan menteri luar negeri, pada bulan lalu mengumumkan pembentukan sebuah komisi beranggotakan sembilan orang. Tiga di antara anggota komisi tersebut merupakan warga asing, sementara sisanya berasal dari Myanmar. Mereka bertugas memberi rekomendasi terhadap pemerintah dalam persoalan Rohingya.
Suu Kyi pada bulan ini berencana mengunjungi Amerika Serikat untuk mengupayakan pencabutan sanksi. Namun dia diperkirakan harus menghadapi pertanyaan seputar upayanya dalam menyelesaikan konflik di Rakhine.
Para anggota komite dijadwalkan mengunjungi Sittwe, ibu kota Rakhine. Di sana, Annan akan menyampaikan pidato pada Selasa dan bertemu dengan perwakilan komunitas Rohingya dan Buddha. Annan berjanji akan mengeluarkan rekomendasi pada beberapa bulan mendatang.
"Saya pastikan kepada Anda, dan semua rakyat Rakhine, komisi ini akan berupaya seadil mungkin dalam menangani semua tantangan yang ada," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika