REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Urusan Brexit David Davis mengatakan, Senin (5/9), Inggris mengusulkan kesepakatan khusus dengan Uni Eropa untuk mengembalikan kedaulatan negara, mengurangi imigrasi, sekaligus meningkatkan perdagangan usai berpisah dari blok tersebut.
Pemerintahan baru Inggris yang dipimpin Perdana Menteri Theresa May sejauh ini hanya mengungkap sedikit bocoran tentang apa yang mereka inginkan setelah keluar dari Uni Eropa. Setelah May menolak usulan sistem imigrasi berdasarkan poin, Davis mengatakan pengurangan angka pendatang masih merupakan prioritas utama bagi pemerintah Inggris.
Namun di sisi lain, pengurangan tersebut tidak berarti Inggris akan kehilangan akses terhadap pasar bebas di Eropa. "Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh perdana menteri, tidak akan ada upaya untuk tetap bertahan di Uni Eropa melalui pintu belakang," kata Davis, merujuk pada usulan referendum kedua untuk membatalkan hasil yang pertama.
"Hal ini berarti mengupayakan kesepakatan terbaik bagi Inggris yang hanya khusus bagi Inggris dan tidak berlaku bagi negara lain. Inggris harus bisa mengatur jumlah pendatang dari Eropa sekaligus berdagang dengan negara-negara yang menginginkan," kata dia.
Davis yakin bisa memperoleh hak membatasi jumlah pendatang meski pejabat-pejabat Uni Eropa sudah menegaskan bahwa Inggris harus menerima semua empat syarat kebebasan. Salah satunya adalah bebas visa bagi penduduk Eropa yang ingin bekerja di negara Eropa lain untuk memperoleh akses terhadap sistem pasar tunggal.
Salah seorang tokoh partai Konservatif mengkritik nada optimistis dari Davis tersebut. "Kami tidak mengetahui lebih banyak mengenai rencana pemerintah dari perkataan David Davis. Nada optimistis saja tidak cukup," kata Anna Soubry yang dalam referendum 23 Juni lalu memilih agar negaranya tetap bertahan di Uni Eropa.
"Sudah waktunya bagi pemerintah mengungkap rincian rencana mereka," kata dia.
Namun menurut Davis, Brussel sangat berkepentingan tetap mempertahankan perdagangan bebas sehingga dia yakin bisa mendapatkan akses pasar tunggal Eropa dengan menolak syarat kebebasan perpindahan penduduk. "Menurut saya, sistem pengendalian imigrasi yang cocok untuk negara kami tidak akan membuat Inggris kehilangan hubungan dagang yang baik dengan Uni Eropa. Hubungan dagang adalah hal yang menguntungkan bagi kedua pihak," kata dia.
Dia mengatakan pemerintah sudah berunding dengan kalangan pengusaha besar dan kecil untuk mengetahui resiko dari semua sektor, terutama dalam hal urusan paspor, yang membuat perusahaan layanan finansial di London bisa beroperasi di Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika