Selasa 06 Sep 2016 15:09 WIB

Sekelompok Budhis Tolak Komisi untuk Rohingya

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Teguh Firmansyah
Mantan Sekjen PBB Kofi Annan (kiri) mendengarkan sambutan Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi saat rapat dengan Pusat Rekonsiliasi dan Perdamaian Nasional (NRPC) membahas solusi kekerasan Muslim Rohingya, Senin, 5 September 2016.
Foto: AP Photo/Thein Zaw
Mantan Sekjen PBB Kofi Annan (kiri) mendengarkan sambutan Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi saat rapat dengan Pusat Rekonsiliasi dan Perdamaian Nasional (NRPC) membahas solusi kekerasan Muslim Rohingya, Senin, 5 September 2016.

REPUBLIKA.CO.ID, SITTWE -- Ratusan orang di Myanmar menggelar unjuk rasa melawan komisi khusus untuk menyelesaikan masalah Rohingya, Selasa (6/9). Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi menujuk mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan memimpin komisi tersebut.

Komisi penasehat ini dibentuk untuk mencari solusi konflik antara komunitas mayoritas Buddha Myanmar dengan komunitas minoritas Muslim Rohingya. Pengunjuk rasa terdiri dari penduduk lokal dan pendeta Buddha.

Demostrasi dikawal oleh puluhan polisi di tengah hujan. Mereka menilai komisi ini adalah hasil dari intervensi asing. Komisi terdiri dari panel dengan sembilan anggota. Enam orang adalah warga Myanmar dan tiga pihak asing. 

Protes semakin riuh ketika pesawat Annan tiba di Myanmar. Kerumunan mengikutinya hingga masuk ibukita Rakhine State, Sittwe. Annan menyampaikan pidato di sana dan bertemu dengan sejumlah perwakilan dari dua kubu berseteru. Annan akan berada di Sittwe selama dua hari.

"Kami di sini untuk membantu memberi saran dan ide," kata Annan pada pejabat lokal dan pemimpin komunitas Buddha dan Muslim Rakhine. Pengunjuk rasa terus meneriakan protesnya dari luar gedung tempat berlangsungnya pertemuan.

Annan mengatakan komisi penasehat sangat peduli terhadap kekhawatiran, ketakutan dan keraguan yang terus berulang di kota. Pada Senin, Annan mengatakan pada rekan sekomisinya dan Suu Kyi, ia ingin melakukan pendekatan dengan mendengar semua pihak berkonflik. "Dialog akan menjadi perintah," kata dia dalam pertemuan pertama komisi di Yangon itu.

Baca juga, Dalai Lama Gemas dengan Sikap Suu Kyi Terhadap Kasus Rohingya.

Pada Selasa, partemen majelis rendah Myanmar mulai mendiskusikan soal keikutsertaan pihak asing dalam komisi. Namun peluang untuk tidak mengikutsertakan mereka cukup rendah. Hal ini juga kemungkinan tidak akan menjadi putusan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement