REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Mantan Presiden Nicolas Sarkozy mengatakan, Pemerintah Prancis perlu lebih keras terhadap milisi dengan membentuk pengadilan khusus dan fasilitas penahanan. "Hal tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan keamanan negara," kata Sarkozy dalam wawancara yang diterbitkan oleh koran Minggu, Le Journal du Dimanche.
Ibu Kota Prancis pada Ahad lalu kembali menerapkan siaga satu, begitu sebuah mobil yang dipenuhi dengan tabung gas ditemukan di dekat Katedral Notre Dame dalam sebuah insiden yang mungkin saja bertujuan menyerang salah satu stasiun kereta api di Paris.
Keamanan merupakan salah satu topik penting dalam pemilihan presiden tahun 2017. Apalagi, sudah lebih dari 230 orang tewas dalam serangan ekstremis di Prancis sejak Januari 2015.
Komentar tersebut Sarkozy lontarkan setelah Presiden Prancis, Fancois Hollande, dari kubu Sosialis mengkritik pesaingnya pada pekan ini. Dia mengatakan, reaksi garis keras mereka terhadap gelombang serangan militan mendemonstrasikan niatan untuk menghancurkan model sosial Prancis.
Ahadnya, Sarkozy mengambil pendekatan yang lebih keras dengan mengusulkan untuk secara sistematis menempatkan warga Prancis yang dicurigai memiliki jaringan dengan milisi. Mereka direncanakan akan dimasukkan ke tahanan khusus.
"Setiap orang Prancis yang diduga terkait dengan terorisme harus ditangkal dan dimasukkan ke tahanan khusus. Baik karena dia secara rutin memeriksa laman ekstremis atau perilakunya cenderung radikal atau dia menjalin kontak erat dengan ekstremis," ujar Sarkozy yang bulan lalu menyatakan keikutsertaannya dalam Pilpres April 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
