REPUBLIKA.CO.ID, SHANGHAI -- Jaksa penuntut negara mengatakan pada Rabu (14/9), Cina telah menahan mantan kepala Biro Statistik Nasional terkait dugaan korupsi. Penahanan dilakukan saat media nasional melaporkan dua orang eksekutif tinggi dari sejumlah perusahaan besar milik negara juga didakwa dengan tuduhan yang sama.
Kasus itu merupakan kasus terbaru dalam sebuah kampanye untuk memberantas korupsi yang mengakar, yang diluncurkan setelah presiden Xi Jinping mulai menjabat pada hampir empat tahun lalu. Tindakan keras itu diarahkan kepada sejumlah pejabat tinggi, dari anggota kemiliteran hingga mantan hakim dan beragam kepala menteri, begitu pula dengan sejumlah petinggi dari perusahaan-perusahaan milik negara.
Wang Baoan, yang pernah menjabat sebagai wakil menteri keuangan dan yang menjabat sebagai kepala biro statistik pada pertengahan 2015, dituduh melakukan pelanggaran kedisiplinan oleh badan pengawas antikorupsi milik Partai Komunis yang berkuasa, termasuk di dalamnya tuduhan berfoya-foya, penyalahgunaan kekuasaan dan memperjualbelikan kedudukan melalui prostitusi.
Baca: Duterte Tolak Patroli Laut Cina Selatan Bersama AS
Jaksa penuntut negara mengatakan dalam situs mereka pada Rabu mereka telah melayangkan kasus terhadap Wang, memulai sebuah penyelidikan resmi dan mengadopsi "langkah koersif" terhadap mantan pejabat itu, yang berarti dirinya telah ditahan. Namun tidak ada rincian yang dikeluarkan.
Badan pengawas korupsi mengumumkan penyelidikan terhadap Wang pada Januari. Dia kemudian telah disingkirkan keanggotaannya dari partai.
Wang tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar dan masih belum jelas apakah dia telah memiliki seorang pengacara. Pengadilan di Cina dikendalikan oleh partai, dan hukuman terhadap kasus yang seperti itu pada umumnya telah ditentukan sebelumnya.
Kantor berita nasional Xinhua mengatakan para jaksa juga telah mendakwa Xu Jianyi, mantan kepala Perusahaan FAW Group milik negara dengan tuduhan yang sama. Mantan wakil kepala PetroChina, Liao Yongyuan juga telah didakwa. Xu dan Liao tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar langsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika