REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pengadilan Mesir menyetujui pembekuan aset tiga Lembaga Swadaya Manusia (LSM) dan lima orang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) terkenal. Keputusan tersebut menjadi babak baru dimana LSM dituduh telah menerima dana asing untuk menciptakan kekacauan.
Pada Febuari lalu, hakim memerintahkan untuk membekukan aset LSM dan para aktivis tersebut, tapi pembekuan masih menunggu keputusan pengadilan. Setelah pengadilan menyetujui pembekuan aset ini, maka terbukalah kemungkinan para terdakwa menjalani hukuman seumur hidup bila terbukti bersalah.
Para aktivis HAM Mesir mengatakan, saat ini, mereka menghadapi serangan terburuk dalam sejarah. Mereka menyatakan, pemerintah semakin menghapus kebebasan setelah kejatuhan Husni Mubarak 2011 lalu.
"Kami tahu sejak awal kasus ini sangat politis dan dimaksudkan untuk membalas dendam kepada LSM yang mengekspos kekejaman pemerintah," kata pendiri dan direktur Arab Network for Human Rights Gamal Eid, Sabtu, (17/9).
Mesir telah melancarkan serangan keras kepada kelompok pembela hak asasi manusia. Pemerintah Mesir mempertanyakan para staf, memerintahkan pembekuan aset dan menuduh mereka menggunakan dana asing untuk mengacaukan negara. Ada yang mengatakan para aktivis tersebut kini bekerja di rumah untuk menghindari penangkapan.
"Hari ini adalah saat yang baik melihat tanda dakwaan kriminal mungkin masih ada," kata mantan wartawan investigasi, pendiri dan mantan direktur Egyptian Initiative for Personal Right, Hossam Bahgat. Bahgat, Eid dan sembilan orang aktivis HAM lainnya juga dilarang melakukan perjalanan.
Pengadilan membekukan aset tiga LSM HAM dan para direkturnya. Yakni, Cairo Institute for Human Right Studies dan direkturnya Bahey el-din Hasan, Hisha Mubarak Law Center dan direkturnya Mostafa al-Hasan, dan yang terakhir Egyptian Right to Education Center dan direkturnya Abdelhafiz Tayel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
