REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menegaskan, Indonesia sebagai negara berdaulat tidak tunduk pada kemauan perompak. Salah satunya kelompok separatis asal Filipina, Abu Sayyaf, yang menuntut tebusan pembebasan sandera.

"Negara kita tetap punya sikap, kita tidak mau kompromi dengan perompak. Negara kita besar dan berdaulat, jangan sampai mau tunduk dengan kemauan perompak," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (20/9).

Menurut dia, tujuan para perompak kelompok separatis Abu Sayyaf menyandera warga negara lain termasuk Indonesia, sepenuhnya berorientasi finansial. Tindakan pembajakan kapal dan penyanderaan dimaksudkan untuk mendanai gerakan separatis mereka di Filipina, kata Wiranto, tidak bisa diselesaikan dengan uang tebusan dari pemerintah.

(Baca Juga: Kivlan Zein Disebut Berperan Lagi dalam Pembebasan Sandera WNI)

Terkait tiga WNI yang berhasil dibebaskan pada Ahad (18/9), ia meminta masyarakat tidak memperdebatkan apakah pembebasan tersebut diperoleh dari pembayaran tebusan atau bukan. "Kita tidak mau berpolemik. Ada hal yang tidak bisa diungkapkan secara luas, yang penting mereka bebas dan selamat," katanya lagi. Ketiga sandera yang dibebaskan yakni Lorens Lagadoni Koten (34 tahun), Teodorus Kopong Koten (42), dan Emanuel Arakian Maran (40).

Ikuti Whatsapp Channel Republika