"Presiden SBY tidak pernah melakukan intervensi terhadap kasus yang ditangani KPK, baik yang terkait dengan keluarganya maupun dengan kader-kader Partai Demokrat," kata Denny saat menyampaikan pemaparannya pada seminar yang digelar CILIS (Centre for Indonesian Law, Islam and Society pada Fakultas Hukum Melbourne University, Selasa malam (20/9).

Seminar bertema Combating Corruption in Yudhoyono's Indonesia: An Insider's Perspective ini dibuka Prof Tim Lindsey yang juga merupakan pembimbing Denny saat menempuh pendidikan S3 pada Melbourne University beberapa tahun silam.

Sejak Mei 2016, atas bantuan Prof Tim Lindsey, Denny Indrayana diterima sebagai professor tamu pada Fakultas Hukum Melbourne University. Seminar ini sekaligus dijadikan sebagai semacam pengukuhan atas posisinya sebagai guru besar tamu.

"Harus saya akui bahwa pengamatan saya mungkin subyektif karena kedekatan saya dengan Presiden SBY," kata Denny saat memulai pemaparannya di hadapan ratusan peserta seminar.

Menurut dia, untuk menjadi seorang presiden yang efektif dalam memberantas korupsi, diperlukan setidaknya tiga hal, yaitu kekuasaan konstitusional, dukungan politik yang kuat, serta kontrol yang memadai.

"Sudah diketahui Presiden RI setelah reformasi khususnya setelah amandemen UUD 1945 sejak 1999 hingga 2002, merupakan presiden dengan kekuasaan lebih terbatas dibanding sebelumnya," katanya.

Terkait dengan dukungan politik di era Pemerintahan SBY, Denny mengatakan "koalisinya bukannya solid melainkan jadi koalisi yang sulit". Hal ini terutama terlihat dalam periode kedua SBY dimana Partai Golkar dan PKS memberikan dukungan setengah hati sebagaimana terlihat dalam kasus pembentukan Pansus Bank Century di DPR RI.

"Poin ketiga yaitu, kontrol yang memadai. Meskipun presiden memiliki kewenangan konstitusional dan dukungan politik yang cukup namun belum akan efektif tanpa adanya kontrol bukan hanya dari oposisi tapi juga publik dan media," katanya.

Pemaparan Denny kemudian lebih fokus pada aspek dukungan politik yang terjadi selama Pemerintahan SBY. Dia menjelaskan, periode pertama Pemerintahan SBY didukung oleh 8 parpol yang menguasai 73,3 persen kursi di DPR RI, sedangkan di periode kedua didukung 6 parpol dengan kekuatan 75,5 persen di DPR.

"Di samping itu perolehan suara Partai Demokrat naik hampir tiga kali lipat dari 7,45 persen dalam Pemilu 2004 menjadi 20,85 persen dalam Pemilu 2009," jelasnya.

"Setelah Pemilu 2009 Presiden SBY optimistis dengan periode keduanya. Dia memberitahu saya bahwa meningkatnya perolehan suara Demokrat berarti menguatnya mandat untuk menjalankan pemerintahannya lebih efektif termasuk dalam pemberantasan korupsi," ungkap Denny.

Namun sayangnya, kata Denny, hal itu tidak otomatis meningkatkan pula dukungan politik yang solid dari parpol anggota koalisi. "Anehnya, serangan politik yang dialami Presiden SBY terkadang lebih berat dibandingkan periode pertama, dan bukannya datang dari oposisi tapi justru dari anggota koalisinya sendiri," katanya.