REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengecam komentar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut Palestina ingin membersihkan etnis Yahudi. Ban menyebut komentar Netanyahu itu tidak bisa diterima dan menyakitkan hati.

"Permukiman Yahudi tidak sah secara hukum internasional," kata Ban kepada Dewan Keamanan PBB,

Hal ini mengacu pada kegiatan pendudukan Israel di wilayah Palestina. "Pendudukan Israel di wilayah Palestina telah bersifat menyesakkan dan menindas. Ini harus segera diakhiri," ujar Ban.

Selama puluhan tahun, lebih dari 500 ribu warga Israel yang berada di wilayah Palestina. Menurut Ban, hal ini telah bertentangan dengan rencana didirikannya negara Palestina. Perluasan pemukiman itu membuat perdamaian antara dua belah pihak semakin sulit tercapai.

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Samantha Power, juga mengatakan, AS yang merupakan sekutu terdekat Israel, sangat menentang negara itu melanjutkan permukiman. Hal itu menurutnya, tidak akan membawa perdamaian bagi kedua negara.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengkritik pandangan Ban. Menurut dia, hambatan adanya perdamaian dimulai dan diakhiri oleh terorisme yang dilakukan Palestina, serta penolakan pemimpin Palestina, Mahmoud Abbas, untuk bertemu dengan Netanyahu.

"Alih-alih mengutuk Hamas yang menguasai Gaza untuk membangun terowongan teror, Sekjen memilih untuk mengutuk Israel," kata Danon, dalam sebuah pernyataan.

Namun, Ban juga mengkritik Palestina. Ia tidak akan terima jika Palestina memilih untuk melakukan tindakan teror, seperti serangan terhadap atlet Israel di Olimpiade Munich 1972 lalu.

Meski demikian, Ban juga mengingatkan Palestina agar tidak gegabah dalam melakukan tindakan yang mengancam perdamaian dengan Palestina. Hal itu terkait dengan kejadian pada 1972 lalu, di mana serangan terhadap atlet Israel di Munich, Jerman.

"Kepemimpinan Palestina harus dapat mengakhiri segala tindakan teror yang tercela," kata Ban.

Ikuti Whatsapp Channel Republika