REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Setidaknya enam buah kapal pengangkut ternak di Australia tetap berlabuh di sekitar pelabuhan utama di utara negara itu, di saat para importir sapi di Indonesia menegosiasikan aturan baru terkait sapi impor untuk tujuan pembibitan.
Selain harus menghadapi tingginya harga ternak, para eksportir sapi di Australia sekarang harus menanggung biaya besar kapal-kapal yang menunggu tersebut. Rinciannya, ada tiga kapal ternak yang menunggu di sekitar Pelabuhan Darwin, dua di dekat Pelabuhan Townsville, serta satu kapal di perairan leaps pantai Broome.
Dikabarkan beberapa perusahaan impor Indonesia telah mendapatkan izin untuk membeli sapi Australia sisanya masih melakukan negosiasi dengan Pemerintah RI mengenai kewajiban bagi para importir untuk mengimpor sebagian sapi untuk pembibitan.
ABC Rural mendapatkan informasi pada tahap ini kewajiban itu mencapai 20 persen, yang kira-kira sama dengan satu ekor bibit sapi dari setiap lima ekor sapi Australia yang diimpor.
Konsultan peternakan di Jakarta, Ross Ainsworth, yang banyak mengamati pasar ternak di Asia mengatakan akibat kapal-kapal yang menunggu tersebut, biaya yang harus ditanggung para eksportir sangat besar.
"(Kondisi ini) tidak berkelanjutan. Kapal-kapal itu harus dialihkan ke tempat lain atau perusahaan-perusahaan itu akan kehabisan uang. Biaya kelebihan waktu berlabuh harus dibayar dan kapal-kapal itu harus angkat jangkar. Jadi ini situasi buruk bagi para eksportir. Sayangnya hal ini di luar kendali mereka," kata Ainsworth.
Belum jelas berapa lama negosiasi antara importir dengan Pemerintah RI akan berlangsung.
Selain itu, jika diterapkan sepenuhnya belum jelas bagaimana kebijakan baru ini akan berdampak pada jumlah sapi yang akan dikirim dari Australia ke Indonesia. Kini sudah hampir pekan keempat periode catur wulan ketiga 2016 dan biasanya para eksportir sudah mengantongi izin untuk mulai mengangkut ternaknya.
Ainsworth mengatakan jika rencana mengimpor bibit sapi dalam jumlah besar terlaksana, maka operator penggemukan sapi di Indonesia tak akan bisa bertahan secara finansial.
"Agak sulit dipercaya bagaimana mereka dipaksa berada dalam posisi ini," ujarnya.
"Pemerintah mengharapkan perusahaan swasta menjalankan kebijakan pemerintah dengan biaya dari swasta. Jika mereka memasukkan bibit sapi dalam jumlah besar bersama sapi untuk penggemukan, maka mereka akan bangkrut. Itu pasti," ujar Ainsworth.
"Jika mereka menghentikan operasi karena tak sejutu dengan kebijakan pemerintah, maka mereka tak akan memiliki ternak. Aset mereka akan kosong dan tak akan sanggup beroperasi secara normal. Mereka akan bangkrut," katanya lagi.
Pengapalan ternak sapi berikutnya mungkin tergantung pada eksportir Australia mana yang memiliki hubungan bisnis dengan tiga perusahaan impor di Indonesia yang sejauh ini telah mendapatkan izin impornya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
