REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengecam pernyataan para pemimpin negara Pasifik yang menyerukan kebebasan bagi Propinsi Papua Barat dari Indonesia. ICMI juga tidak terima dengan tuduhan para pemimpin negara tersebut yang menuduh telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di kawasan Papua Barat.

"Negara-negara Pasifik itu sebaiknya jangan terlalu jauh ikut campur urusan dalam negeri Indonesia, dengan menyerukan pernyataan provokatif agar Papua Barat dibebaskan menentukan nasibnya sendiri seolah selama ini Indonesia telah melakukan penjajahan di sana," kata Wakil Ketua ICMI, Priyo Budi Santoso di Jakarya, Rabu (29/9).

Menurut Priyo, secara terang-terangan negara-negara di Kepulauan Pasifik itu telah mengusik dan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia di forum resmi PBB dengan menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Padahal, tak sepatutnya sebagai negara tetangga mereka melakukan hal tersebut. Bagaimanapun masalah Papua adalah persoalan internal di Indonesia sebagai negara berdaulat dan sebagai negara anggota PBB.

"Jikapun ada masalah di Papua Barat, maka Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut karena Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar pria yang juga mantan wakil ketua DPR RI itu.

Seperti diketahui, negara-negara di Kepulauan Pasifik terang-terangan mengusik dan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Negara-negara itu di forum PBB menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Ada enam negara yang menyerukan kebebasan bagi Papua Barat, yakni Kepulauan Pasifik-Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu. Mereka dengan blak-blakan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Baca juga, Indonesia Kecam Tudingan HAM Negara Pasifik Soal Papua Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika